Ilustrasi makan siang gratis.

Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Kepsek Rentan Masuk Bui

Medcom • 21 Maret 2024 15:36

Jakarta: Program makan siang gratis hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Sebab, program tersebut diwacanakan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai biaya program makan siang gratis menggunakan anggaran dana BOS cenderung rawan dikorupsi. Sejumlah pengelola sekolah dinilai berpeluang masuk bui.

Kordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan hingga saat ini sektor pendidikan masih termasuk dalam sektor terkorup di Indonesia. Maka dari itu, biaya makan siang yang jumlahnya terbilang tidak sedikit, akan menjadi sasaran bagi oknum untuk melancarkan aksi yang menyelewengkan.

“Program makan siang ini, jika anggarannya menggunakan dana BOS misalnya, sangat potensial diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi hari ini sektor pendidikan masih masuk dalam sektor terkorup di Indonesia. Karena itu menjadi penting jangan gegabah melaksanakan program makan siang gratis. Jadi dampaknya sangat banyak,” tegas Ubaid dalam akun Instagram @sahabatjppi dikutip Kamis, 21 Maret 2024.

Ubaid menilai tujuan program makan siang ini masih belum jelas. Sebab, beragam kabar masih simpang-siur diterima oleh masyarakat.

“Program makan siang gratis ini ketika dikelola dengan tidak jelas, ya sistemnya bagaimana, sumbernya dari mana, bagaimana mekanisme pendistribusiannya, transparansi dan akuntabilitasnya bagaimana. Maka program ini akan menimbulkan banyak bencana di sekolah,"
tegas Ubaid.

Ubaid menyebut dana yang hari ini dikelola oleh sekolah, seperti dana BOS banyak menjerat oknum kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam penyelewengan.

"Itu mereka harus masuk penjara. Apalagi dana yang untuk makan siang gratis ini terbilang sangat besar,” tutur Ubaid.

Ubaid menyebut bila program makan siang ini dipaksakan anggarannya harus di luar anggaran pendidikan. Hal tersebut lantaran dana pendidikan saat ini masih terbebani dengan gaji guru dan operasional pegawai.

DIa khawatir hal tersebut tidak dapat banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mendorong kualitas pendidikan lebih baik. (Zein Zahiratul Fauziyyah)