Jakarta: Rencana pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis dikritik. Wacana tersebut dinilai rentan bermasalah.
"Sangat rawan (penyelewengan). Dana BOS saja yang dikeluarkan secara tunai itu masih ada kebocoran, apalagi untuk makanan," kata anggota Komisi X DPR Haerul Amri kepada wartawan, Jumat, 8 Maret 2024.
Amri mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2024. Jumlahnya mencapai Rp57,54 triliun kepada 419.218 satuan pendidikan.
"Dana tersebut meliputi dana BOS Rp52,07 triliun, dana BOS PAUD Rp3,9 triliun, dan dana BOS Kesetaraan Rp1,55 triliun," papar politikus Partai NasDem itu.
Amri menyebut nominal itu seyogianya masih kurang. Pemerintah justru seharusnya menambah anggaran BOS lantaran dananya belum merata.
Selain itu, Amri menyoroti nominal Rp15 ribu per porsi makan siang. Angka itu dinilai tidak bisa disamaratakan untuk seluruh wilayah.
"Wilayah Jawa dan non-Jawa itu juga beda. Sesama satu kabupaten saja misalnya DKI Jakarta dengan Bekasi itu sangat beda," jelas dia.
Jakarta: Rencana pemotongan
dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai program
makan siang gratis dikritik. Wacana tersebut dinilai rentan bermasalah.
"Sangat rawan (penyelewengan). Dana BOS saja yang dikeluarkan secara tunai itu masih ada kebocoran, apalagi untuk makanan," kata anggota Komisi X DPR Haerul Amri kepada wartawan, Jumat, 8 Maret 2024.
Amri mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2024. Jumlahnya mencapai Rp57,54 triliun kepada 419.218 satuan pendidikan.
"Dana tersebut meliputi dana BOS Rp52,07 triliun, dana BOS PAUD Rp3,9 triliun, dan dana BOS Kesetaraan Rp1,55 triliun," papar politikus Partai NasDem itu.
Amri menyebut nominal itu seyogianya masih kurang. Pemerintah justru seharusnya menambah anggaran BOS lantaran dananya belum merata.
Selain itu, Amri menyoroti nominal Rp15 ribu per porsi makan siang. Angka itu dinilai tidak bisa disamaratakan untuk seluruh wilayah.
"Wilayah Jawa dan non-Jawa itu juga beda. Sesama satu kabupaten saja misalnya DKI Jakarta dengan Bekasi itu sangat beda," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
