Mendikbud Tanggapi Aksi Mogok Mengajar Guru Honorer

Mendikbud: Jangan Mogok Lah !

Intan Yunelia 19 September 2018 19:52 WIB
Guru Honorer
Mendikbud: Jangan Mogok <i>Lah !</i>
Mendikbud, Muhadjir Effendy usai Raker dengan Komisi X DPR RI, Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta:Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengimbau guru honorer yang ingin menyuarakan pendapatnya dengan berdemonstrasi, agar jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Sejumlah guru honorer kategori dua (K2) melakukan unjuk rasa dan mogok mengajar di sejumlah daerah.  Salah satunya untuk menyuarakan ketidakjelasan nasib honorer, dan protes terhadap proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinilai tidak adil dan diskriminatif terhadap guru honorer K2. 


"Jangan mogok (mengajar) lahkarena ini menyangkut anak didiknya," kata Muhadjir usai Rapat Kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Muhadjir menghargai aksi turun ke jalan dan mogok mengajar sebagai bagian dari ekspresi dalam menyampaikan pendapat. Namun, sebagai seorang tenaga pendidik, tentu saja ada tanggung jawab lain yang mesti diperhatikan, yaitu murid-muridnya. 

"Kalau itu terjadi maka akan mengurangi kadar profesionalisme dia sebagai seorang tenaga pendidik," ucap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Muhadjir memastikan, pemerintah tidak begitu saja lepas tangan terhadap nasib guru-guru honorer. Apalagi berkaitan dengan keberlangsungan hidup guru tersebut.

"Apalagi itu berkaitan dengan nasib itu, akan kita benahi betul," ujar Muhadjir.

Baca: Digaji Murah dan Kini Tak Bisa Jadi PNS

Kemendikbud bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat ini sedang mencari titik temu dan jalan keluar mengatasi masalah guru honorer K2 ini.   Dialog antar menteri yang bersangkutan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

"Kita juga sudah dialog untuk dicarikan jalan keluar.  Karena masalah yang harus diselesaikan itu masalah legal formalnya, Untuk masalah teknis pelaksanaan, pada prinsipnya pemerintah tetap memperhatikan," tuturnya.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta pemerintah agar tidak mengkhianati guru honorer dengan memberlakukan syarat batas usia 35 tahun bagi guru honorer Kategori dua (K2).  Pengabdian mereka selama bertahun-tahun dibayar murah, bahkan kini pintu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditutup rapat dengan pembatasan usia tersebut.

Betapa tidak, dengan pembatasan tersebut, dari total 438.590 data K2 di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat, hanya 13.347 orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Pemerintah memberi perlakuan sama kepada mereka yang belum pernah mengabdi dan sudah pernah mengabdi pada batasan usia secara otomatis.

Saat ini para guru honorer di seluruh Indonesia, kata Ketua Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, sudah mulai turun ke jalan menuntut pemerintah menghilangkan batasan usia untuk honorer K2 di seleksi CPNS 2018.  "Tak elok mereka ditolak pemerintah setelah mengabdi lebih dari 12 tahun. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena hal ini mengganggu dunia pendidikan, jika guru honorer turun ke jalan, lalu siapa yang menghadapi siswa di ruang kelas?" ujar dia.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id