Anggota Dewan Penasihat Millers for Nutrition, Budianto Wijaya, mengatakan keterlibatan kampus dibutuhkan karena pengembangan beras fortifikasi tidak hanya menyangkut aspek produksi. Tetapi juga efektivitas program dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
"Dari IPB kita selalu, juga kampus-kampus lain yang saya tahu dari IPB banyak terlibat juga di situ. Mungkin masalah evaluasi ya jadi monitoring ini benar-benar ada efeknya nggak. Lalu mungkin pengembangan teknologi dari misalnya membuat beras kernel supaya mutunya bagus itu seperti apa. Kemudian juga penelitian-penelitian mengenai kebijakan itu banyak juga dari kampus," ujar Budianto dalam keteranganya, Rabu 24 Juni 2026.
| Baca juga: Pemerintah Setop MBG Selama Libur Sekolah, Bisa Hemat Sampai Rp 3 Triliun |
Menurut dia, kontribusi perguruan tinggi mencakup seluruh rantai pengembangan beras fortifikasi, mulai dari hulu hingga hilir. Selain IPB, kampus lain seperti UGM dan UI juga disebut aktif terlibat dalam berbagai penelitian terkait fortifikasi pangan.
"UGM yang saya tahu ya, UI juga ada dari kesehatan masyarakat. Jadi memang kampus-kampus juga selalu dilibatkan dalam hal ini," katanya.
Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang diperkaya dengan berbagai mikronutrien seperti zat besi (Fe), seng (zinc), asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2. Produk ini didorong sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan mikronutrien atau hidden hunger yang masih banyak ditemukan di Indonesia.
Direktur Eksekutif Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Nina Sardjunani, mengatakan persoalan anemia akibat kekurangan zat besi masih terjadi pada berbagai kelompok masyarakat. Persoalan tersebut kata dia tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat miskin.
Ia menjelaskan fortifikasi menjadi salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif dan efisien untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Karena memanfaatkan pangan yang dikonsumsi sehari-hari, seperti halnya beras.
"Karena 95 persen penduduk Indonesia mengonsumsi beras dan itu dikonsumsi setiap hari, maka beras menjadi komoditas pangan yang paling potensial untuk dititipi zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1 dan B2," ujar Nina.
Nina mengungkapkan peluang penggunaan beras fortifikasi dalam Program Makan Bergizi Gratis mulai dibahas oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Bahkan, dalam pedoman penyelenggaraan MBG, penggunaan pangan fortifikasi sudah mulai diakomodasi.
"Dari panduannya Kepala Badan Gizi Nasional, bahan pangan yang terfortifikasi wajib digunakan seperti garam beryodium, minyak goreng fortifikasi vitamin A, dan tepung terigu yang sudah difortifikasi. Kemudian khusus untuk beras, sepanjang tersedia itu juga harus mulai dipakai," kata Nina.
| Baca juga:
|
Menurut dia, pembahasan mengenai pemanfaatan beras fortifikasi untuk MBG telah dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bappenas, serta Koalisi Fortifikasi Indonesia. Namun demikian, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada konsep atau regulasi, melainkan ketersediaan pasokan beras fortifikasi di tingkat daerah.
"Nah sekarang yang menjadi persoalan availability-nya. MBG harus membeli bahan pangan dari pasar lokal. Bagaimana menyediakannya? Tidak mudah untuk melakukan hal ini, tetapi upaya menuju ke arah sana sudah mulai digagas," ujarnya.
Lebih lanjut, Budianto menambahkan secara teknologi Indonesia sebenarnya sudah siap memproduksi beras fortifikasi. Teknologi tersebut telah lama diterapkan di berbagai negara.
Tantangan yang tersisa lebih banyak berkaitan dengan kebijakan dan penguatan ekosistem produksi. "Secara teknologi sebetulnya siap. Jadi tidak ada masalah secara teknis. Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya, mulai dari pemasok kernel, pemerintah, sampai pengawasnya harus bergerak dalam satu tujuan," katanya.
Ia menyebut jumlah penggilingan padi yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan fortifikasi beras secara luas. Karena itu, pengembangan saat ini lebih diarahkan pada pelaku usaha skala besar yang lebih mudah diawasi kualitas produknya.
Meski demikian, Budianto menilai program-program pemerintah seperti bantuan pangan dan MBG dapat menjadi pintu masuk penting untuk memperluas konsumsi beras fortifikasi. Sekaligus menekan angka kekurangan mikronutrien di Indonesia.
"Untuk MBG misalnya, itu menjadi peluang sebetulnya banyak sekali. Anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, itu betul-betul menjadi sasaran targeted fortification kalau kita bisa berikan mereka beras yang difortifikasi," pungkasnya.
| Baca juga: Guru Besar IPB: Sukses MBG Bergantung Tata Kelola Dapur yang Profesional |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
