Baru-baru ini mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi program MBG. Hal ini tentu menjadi pukulan keras bagi program unggulan pemerintah tersebut.
Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, SMA Dharma Wanita 1 Pare diam-diam sudah menjalankan program makan gratis untuk siswanya. Standar yang dilakukan sekolah berasrama tersebut dapat menjadi contoh bagi BGN.
Sekolah berasrama gratis yang menampung 346 siswa dari keluarga miskin itu sejak 2023 telah memiliki sistem makan bergizi terstruktur. Bahkan jauh sebelum program MBG hadir.
Mulai dari pengawasan gizi oleh ahli, manajemen alergi berbasis rekam medis dilakukan. Bahkan dibuat mekanisme pengecekan kualitas makanan sebelum sampai ke tangan siswa.
"Kami sudah menyediakan dua vendor katering yang bergantian setiap harinya. Makan pagi, siang, dan malam," kata Koordinator Makan dan Dormitory SMA Dharma Wanita 1 Pare, Hafis Hisbullah di lokasi, Sabtu 13 Juni 2026.
Vendor yang dipilih bukan sembarangan. Salah satu katering yang menyuplai makanan ke sekolah ini juga memasok kebutuhan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri.
"Standar gizi dan kebersihan makanan sudah terukur dan teruji. Terkait gizi, insyaallah dari kateringnya sudah menakar itu semua. Jadi terkait gizi dan segala macamnya sudah mereka siapkan," kata dia.
Setiap menu mingguan harus disetujui kepala sekolah sebelum disajikan. Menu protein hewani seperti telur, ayam, dan ikan menjadi komponen tetap yang disertai sayuran.
"Pun harganya ya harga per porsi ditetapkan di angka Rp14 ribu," beber dia.
| Baca juga: Guru Besar IPB: Sukses MBG Bergantung Tata Kelola Dapur yang Profesional |
Sebelum makanan dibagikan ke siswa, Hafis melakukan pengecekan acak terhadap kotak makan yang datang. Bila ditemukan masalah, seperti sayur kurang baik atau telur yang tidak layak konsumsi, katering langsung dihubungi dan diminta mengirim pengganti.
"Saya random ngambil kotak makannya, saya rasa enggak bermasalah, ya baru kita bagikan. Nah, ketika ada yang bermasalah, kami tarik, kami minta ganti ke kateringnya," jelas dia.
Yang membedakan sekolah ini dari mayoritas pelaksanaan MBG adalah pengelolaan alergi siswa. Di banyak sekolah, program MBG tidak menyediakan menu alternatif bagi siswa yang memiliki alergi makanan tertentu.
Di SMA Dharma Wanita 1 Pare, data alergi siswa dikelola berdasarkan pemeriksaan medis. Untuk mitigasi keracunan terkait alergi, pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas.
"Sistemnya itu anak-anak ketika makan protein terus ada masalah di badannya, harus kita periksakan dulu ke Puskesmas didampingi nakes, nakes dapat keterangan, baru kami ACC, lapor ke katering," papar Hafis.
Hasilnya, MBG yang kini juga masuk ke SMA Dharma Wanita 1 juga harus mengikuti metode yang telah diterapkan. SPPG yang melayani mengikuti menu alergi khusus SMA Dharma Wanita 1 Pare, karena data siswa sudah tersedia lengkap.
"Bahkan di MBG, di sekolah mana pun enggak ada menu alergi. Hanya sekolah kami saja yang dikirim menu alergi oleh MBG karena datanya memang sudah ada," jelas Hafis.
Saat ini, sekolah menggunakan tiga vendor sekaligus: dua katering reguler untuk makan siang dan malam, ditambah satu vendor MBG untuk makan pagi. Pengiriman dilakukan mendekati waktu makan untuk menjaga kesegaran makanan.
"Makan pagi dikirim pukul 04.30–05.00, makan siang dikirim pukul 12.00, dan makan malam dikirim pukul 17.00," beber dia.
Di tengah program MBG yang masih mencari bentuk, SMA Dharma Wanita 1 Pare membuktikan memberi makan anak-anak miskin secara bergizi dengan cara tepat. "Jadi menjalankan program makan yang baik ini harusnya tidak mustahil," ujar Hafis.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi. BGN diminta melakukan pembenahan tata kelola MBG.
| Baca juga: Alih-Alih Bikin SPPG Baru, BGN Bakal 'Sulap' Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG |
Qodari menjelaskan dinamika dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah merupakan hal wajar. Setiap kebijakan yang diterjemahkan dari visi dan arahan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program operasional akan menghadapi tantangan dan memerlukan penyempurnaan di lapangan.
“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu, 13 Juni 2026.
Dia menegaskan berbagai kendala yang muncul tidak boleh menjadi alasan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. “Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ungkap Qodari.
Qodari menjelaskan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan program agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu” sebut Qodari.
Qodari menegaskan penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan. Sebab, penerima manfaat program tersebut dinilai nyata.
"Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang enggak boleh makan lagi?” ujar Qodari.
Menurut Qodari, keberadaan MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan. Termasuk anak-anak sekolah yang kini dapat memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur.
Dia menjelaskan pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” sebut Qodari.
Dalam proses penataan tersebut, pemerintah menemukan potensi efisiensi anggaran yang cukup besar. Ke depan, skema pemberian insentif terhadap SPPG akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, tidak lagi menggunakan angka seragam.
Penyesuaian tersebut berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Qodari menegaskan langkah evaluasi dan penataan yang sedang berlangsung bertujuan memperkuat keberlanjutan program MBG, bukan menghentikannya.
“Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,” ujar Qodari.
| Baca juga:
|
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
