Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan rencana tersebut bagian dari penyiapan skema pelaksanaan MBG yang lebih adaptif. Tujuannya agar layanan gizi dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," kata Nanik dalam siaran pers BGN dikutip Jumat 5 Juni 2026.
Menurut dia, perluasan layanan tidak selalu dilakukan melalui pembangunan dapur baru. BGN akan mengoptimalkan berbagai fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
Langkah tersebut diambil karena saat ini masih terdapat konsentrasi dapur MBG yang tinggi di wilayah aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan untuk memastikan akses makanan bergizi bagi peserta didik.
| Baca juga: Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN yang Gantikan Dadan Hindayana |
Pemanfaatan kantin sekolah dinilai menjadi salah satu solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan membangun fasilitas baru. Selain memperluas cakupan layanan, pendekatan ini juga memungkinkan program berjalan dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia.
Nanik menegaskan BGN saat ini tengah melakukan penataan pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah moratorium sementara pembangunan dapur baru serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
Refocusing Penerima Manfaat MBG
Selain penguatan infrastruktur layanan, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat. Agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas.Adapun kelompok prioritas yang dimaksud meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B yang menjadi sasaran strategis pencegahan stunting. Di sisi lain, BGN juga bakal memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia," tegasnya.
Menurut Nanik, kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dapur MBG kata dia harus terus memunuhi standar yang sudah ditetapkan.
| Baca juga: Profil Agustina Arumsari, Eks Bos BPKP yang Ditunjuk Prabowo Jadi Wakil Kepala BGN |
"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," kata dia.
Untuk mendukung perluasan layanan MBG, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Dukungan dapat berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penguatan tata kelola program akan dilakukan melalui integrasi data. Termasuk penguatan validasi informasi, dan peningkatan sistem pengendalian internal.
"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid," ujar Agustina.
Melalui penataan tersebut, BGN berharap pelaksanaan MBG dapat berlangsung lebih akuntabel, merata. Sehingga manfaat program MBG benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
| Baca juga: Apakah IPB Ikut Kelola Dapur MBG? Rektor: Tidak Kelola SPPG, Tapi... |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
