Guru sedang mengajarkan siswa di kelas, MI/Panca Syurkani.
Guru sedang mengajarkan siswa di kelas, MI/Panca Syurkani.

Program Sertifikasi Guru Perlu Dievaluasi

Intan Yunelia • 22 Juni 2019 14:04
Jakarta:  Pembenahan kualitas guru diyakini sejumlah pihak akan menunjang kesuksesan program sistem zonasi yang kini diterapkan pemerintah secara nasional, melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Pembenahan itu salah satunya harus dimulai dengan mengevaluasi kembali pelaksanaan program sertifikasi guru yang selama ini dinilai melenceng dari tujuan awal.
 
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Komuniaksi dan Informasi, Masduki Baidlowi menilai program sertifikasi guru belum optimal meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru. Alih-alih kualitas guru meningkat, program ini faktanya hanya menjadi sarana formalitas perbaikan kesejahteraan individual guru semata.
 
Masduki mengatakan guru yang sudah lolos sertifikasi tidak pernah dievaluasi. Kualitas berjalan di tempat tidak ada dorongan lagi untuk meningkatkan prestasi dan berkembang. 

“Negara juga tidak menyiapkan sistem evaluasinya, sehingga sertifikasi guru itu bisa dikatakan gagal total kalau dilihat dari segi tujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan,” kata Masduki di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, tujuan mulia program sistem zonasi bisa saja menjadi prematur, jika pembenahan urusan guru tersebut tidak dilakukan secara serius. Sebab menurut Masduki, problem utama dari sistem zonasi ini adalah kondisi guru yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu.
 
Baca: NU Pesimistis Zonasi Ampuh Tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional
 
Program sertifikasi guru berbelok dari tujuan awalnya. Guru-guru hanya terpacu karena sertifikasi yang berimbas pada kesejahteraan pribadi dan peningkatan honor. Dampaknya, para guru menghalalkan segala cara untuk disertifikasi. 
 
“Para guru yang ikut proses sertifikasi tak banyak yang berniat untuk meningkatkan prestasi dirinya sebagai guru profesional. Yang ada kebanyakan adalah mengejar kesejahteraan,” terang Masduki.
 
Guru yang lolos sertifikasi terlena dengan peningkatan gaji, tanpa peduli peningkatan kualitas diri. "Jika begini siswa yang menjadi korban," terangnya.
 
Untuk itu Masduki mengingatkan, kebijakan zonasi niscaya tak berjalan efektif jika tidak diimbangi peningkatan mutu guru secara massif. Termasuk jika tidak mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, maka tak akan banyak dampak zonasi bagi peningkatkan mutu Pendidikan.
 
“Artinya, anak murid kita secara nasional masih akan mengalami apa yang disebut schooling without learning, berpotensi terjadi malapraktik pendidikan secara nasional,” tuturnya.
 
Baca:  Sistem Zonasi, Perbaikan Guru Harus Super Serius
 
Solusinya, untuk meningkatkan mutu Pendidikan tentu tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa pembenahan elemen dasarnya. Salah satu elemennya perbaikan kualitas guru.
 
“Cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional ya tingkatkan mutu guru. Karena itu kebijakan sertifikasi guru harus dievaluasi disesuaikan kembali dengan target semula, meningkatkan mutu guru, adakan sistem evaluasi secara nasional dengan benar. Jangan dibiarkan seperti yang sekarang, uang negara habis ratusan triliun untuk gaji guru dan honor sertifikasinya tetapi pendidikan nasional tetap tidak bermutu,” pungkasnya.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan