Ilustrasi. Foto: MI/Susanto
Ilustrasi. Foto: MI/Susanto

Daerah Diminta Segera Laporkan BOP PAUD dan Kesetaraan Tahap Satu

Pendidikan Bantuan Pendidikan PAUD
Antara • 22 September 2020 19:03
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta agar dinas pendidikan segera melaporkan penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan tahap satu. Pelaporan perlu untuk konfirmasi data.
 
"Pada tahap kedua ini diperlukan konfirmasi data dan pelaporan tahap pertama, jika belum maka BOP PAUD dan Kesetaraan tahap kedua tidak bisa dicairkan," ujar Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri dalam webinar Penyaluran BOP PAUD dan Kesetaraan Tahap II di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
 
Kemendikbud meminta daerah yang menerima BOP PAUD dan Kesetaraan untuk segera melaporkan laporan pada tahap satu. Batas laporan tahap satu pada 30 September 2020. "Harapan kami, laporan tersebut diberikan oleh setiap kabupaten/kota dan bukan tiap satuan pendidikan," kata Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hingga Senin, 21 September 2020, satuan PAUD yang sudah melakukan sinkronisasi data sebanyak 145.124 peserta didik atau sekitar 81 persen. Sementara targetnya, adalah 204.284 peserta didik.
 
Baca: Mayoritas Daerah Tak Komitmen Soal Anggaran Pendidikan 20%
 
Kondisi serupa juga terjadi di pendidikan kesetaraan, yang sudah dilakukan sinkronisasi adalah sebanyak 6.054 peserta didik atau masih kurang dari 60 persen. Targetnya, adalah sebanyak 10.328 peserta didik pendidikan kesetaraan.
 
"Mohon perhatiannya bagi satuan pendidikan baik PAUD maupun pendidikan kesetaraan untuk segera melakukan sinkronisasi," ujar dia.
 
Sementara, jumlah daerah yang sudah melaporkan BOP PAUD tahap satu sebanyak 349 dari 514 kabupaten/kota. Sedangkan yang sudah melaporkan BOP Kesetaraan tahap satu sebanyak 314 dari 514 kabupaten/kota atau 61,68 persen.
 
"Kemendikbud berharap melalui webinar ini mampu memacu agar satuan pendidikan maupun daerah secara tepat waktu dapat memenuhi kekurangannya mulai dari sinkronisasi dan pelaporan sehingga hak-hak satuan pendidikan maupun peserta didik dapat terpenuhi. Begitu juga unsur pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepatnya dan jangan sampai ada pandangan bahwa sekolah tidak butuh BOP," ujar Jumeri.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif