"FSGI menduga kuat saat ini banyak indikasi yang mengarah pada potensi ketidaknetralan aparat termasuk ASN akibat pernyataan Presiden Jokowi pada 24 Januari 2024 di Bandara Halim Perdanakusuma," kata Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, dalam keterangan kepada Medcom.id, Rabu, 31 Januari 2024.
Retno menyayangkan pernyataan presiden tersebut. Sebab, pemilu merupakan amanah konstitusi yang dituangkan dalam undang-undang dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, wakil-wakil rakyat yakni DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan Kepala Daerah.
Saat itu, Jokowi mengatakan hak demokrasi bagian hak politik setiap orang. Setiap menteri sama dengan presiden yang juga boleh berkampanye dan memihak, terpenting tidak menggunakan fasilitas negara dan mengambil cuti.
Retno mengakui pernyataan presiden ada dalam Undang-Undang Pemilu, namun hal itu seolah megendorse pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden tertentu. Sebab, pernyataan tersebut disampaikan terbuka saat kegiatan kenegaraan di Lanud Halim dan Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan capres berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.
"Tindakan ini mungkin tidak melanggar aturan, namun bisa melanggar etika sebagai pejabat publik karena ada konflik kepentingan," tutur Retno.
FSGI mencatat pernyataan Jokowi pada 24 Januari 2024 bertentangan dengan pernyataan sebulan sebelumnya. Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, 30 Desember 2023 meminta seluruh aparat negara, baik ASN, TNI, dan Polri harus bersikap netral dan tidak memihak.
Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan pengarahan Jokowi kepada pejabat (PJ) Kepala Daerah di Istana Negara pada 30 Oktober 2023. Kala itu, Jokowi menegaskan agar tidak ada pejabat yang memihak karena sangat mudah melihat keberpihakan tersebut.
Bahkan, netralitas sebagai presiden juga diungkapkan Jokowi usai menghadiri Peringatan Hari Santri di Jawa Timur pada 22 Oktober 2023. Saat itu, Jokowi bilang akan memberikan dukungan kepada semua paslon untuk kebaikan negara ini.
Retno menyebut bila ternyata berpihak pada salah satu paslon, maka hal ini tentu bukan untuk kebaikan muruah demokrasi di negara ini. Retno mengatakan berbagai pernyataan yang pada akhirnya tidak konsisten dari seorang presiden tersebut, mungkin tidak melanggar aturan apa pun, namun bisa saja melanggar etika atau etik.
"Etika secara umum atau luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk," tutur dia.
| Baca juga: FSGI: Guru Mesti Netral dalam Pemilu, Berikan Contoh ke Siswa |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
