"Pertama bahwa kita perlu memastikan keselarasan antara regulasi yang dikeluarkan Kemendikbudristek dengan petunjuk teknis oleh daerah," kata Hasbi dalam webinar Wujudkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Melalui PPDB di YouTube Kemendikbud RI dikutip Jumat, 21 Juni 2024.
Dia menyebut regulasi di pemerintah pusat harus bisa diterjemahkan dengan baik menjadi petunjuk teknis di daerah. Pihaknya bakal menghargai keragaman atau situasi di daerah.
"Kemudian kita mendorong agar penetapan zonasi ini dilakukan secara lebih baik sehingga bisa mengakomodir atau memastikan tidak ada blank spot di daerah," ungkap dia.
Pihaknya juga mendorong menciptakan PPDB yang transparan dan akuntabel. Ia ingin setiap pemerintah daerah sedapat mungkin menyediakan sistem PPDB online.
"Nah sistem ini nanti dipercaya bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proses penerimaan peserta didi itu," tutur Hasbi.
Kemudian, pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah selalu melaksanakan sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat. Hal itu agar masyarakat mengetahui regulasi yang dikeluarkan oleh daerah.
"Agar masyarakat bisa memahami karena sebenarnya kunci dari upaya untuk mewujudkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel ini salah satu di antaranya adalah bagaimana memastikan masyarakat paham mengenai tujuan regulasi PPDB," ujar dia.
| Baca juga: Pengamat Usul Cara Atasi Kurangnya Daya Tampung Sekolah dalam PPDB |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
