Presentasi calon guru besar Undip. DOK Undip
Presentasi calon guru besar Undip. DOK Undip

Bisakah Indonesia Bebas dari Korupsi? Begini Kata Calon Guru Besar Undip

Renatha Swasty • 18 Maret 2022 12:41
Jakarta: Korupsi masih menjadi masalah di Indonesia. Kejahatan luar biasa (extraordinary crime) itu berdampak negatif sangat besar baik bagi negara atau pemerintah, masyarakat umum, konsumen, maupun pengusaha.
 
Namun, apakah korupsi di Indonesia bisa hilang? Hal ini dikupas calon Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Nugroho Sumarjiyanto Benediktus Maria dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dalam presentasi calon guru besar mengenai Ekonomi Korupsi: Dapatkah Indonesia Bebas dari Korupsi?
 
"Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diupayakan dengan luar biasa. Ada berbagai lembaga hukum yang bertugas menangani tindak pidana korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman," kata Nugroho dikutip dari laman undip.ac.id, Jumat, 18 Maret 2022.  

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setiap kementerian dan lembaga negara juga memiliki inspektorat dan badan pengawas. Ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan kedudukan hukum cukup kuat untuk memberantas tindak korupsi.
 
Nugroho menyebut produk undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta KUHP.
Namun, dia menyebut pendekatan hukum murni kurang efektif mencegah dan memberantas korupsi.
 
"Hal tersebut dibuktikan dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung stagnan. Posisi Indonesia sebagai negara bersih juga tidak beranjak banyak posisi," kata
 
Sementara itu, faktor ekonomi penyebab terjadinya korupsi, yakni korupsi karena pemerintah menempuh kebijakan yang mendistorsi pasar, stabilitas struktur kelembagaan, dan kualitas birokrasi. Kemudian, tingkat persaingan dan keterbukaan perdagangan, kesenjangan upah antara sektor publik dan swasta, rendahnya upah di sektor publik (pegawai negeri), dan ketersediaan sumber daya alam.  
 
“Guna mencapai tujuan Indonesia yang bebas korupsi maka dibutuhkan suatu akselerasi kebijakan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Nugroho.
 
Dia menyebut pendekatan analisis korupsi bisa menjelaskan beberapa hal. Pertama, sisi penawaran dari korupsi khususnya suap yaitu dari sisi si pemberi suap atau pengusaha.
 
Kedua, pendekatan ekonomi dalam analisis korupsi juga bisa menjelaskan alasan tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Ketiga, aspek variabel ekonomi yang memengaruhi korupsi dapat ditarik kesimpulan penurunan tingkat korupsi juga bisa disumbang lewat kebijakan yang memengaruhi variabel ekonomi makro.
 
Keempat, sebagai akademisi turut menerapkan pendekatan ekonomi dalam analisis korupsi pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Yaitu pendidikan dan pengajaran dengan mengusulkan uji coba mata kuliah pendidikan antikorupsi, di bidang penelitian dengan terus melakukan penelitian tentang korupsi, serta di bidang pengabdian masyarakat dengan menginisiasi dan mengusulkan pembentukan Undip WATCH.

Program kepatuhan hukum persaingan usaha

Undip juga tengah menyipkan satu guru besar lain, yakni Paramita. Dalam presentasinya, dia membahas mengenai Program Kepatuhan Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Competition Compliance) sebagai Upaya Membudayakan Kepatuhan Hukum bagi Pelaku Usaha di Indonesia.
 
Paramita menuturkan hukum atau peraturan mengenai antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat wajib dimiliki setiap negara. Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha yang sehat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut merupakan suatu pedoman perilaku bagi pelaku usaha.
 
Program kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi bagian terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah. Program kepatuhan akan menjadi indikator bagi pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha serta mengatur interaksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen harus sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
 
Paramita menyebut bentuk pedoman kepatuhan di Indonesia yang awalnya hanya berupa buku pedoman, sejak 2022 berubah menjadi Peraturan KPPU. Sehingga memiliki dasar hukum kuat untuk memaksa pelaku usaha memiliki pedoman kepatuhan persaingan usaha atau competition compliance di internal perusahaan mereka.
 
Hal itu diharapkan akan ada perubahan perilaku pelaku usaha khususnya di Indonesia secara internal. Apabila perusahaan-perusahaan menerapkan program kepatuhan, khususnya dalam hal kinerja, reputasi dan kesiapan dalam menghadapi persaingan usaha secara sehat.
 
“Banyak benefit yang dapat diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki program kepatuhan secara internal, baik benefit secara keuangan, reputasi maupun relasi,"
 
Dia menyebut program kepatuhan apabila telah dimiliki internal oleh pelaku usaha secara tidak langsung akan meringankan biaya mitigasi dan litigasi pelaku usaha tersebut. Pemahaman akan peraturan persaingan usaha secara internal juga akan mengurangi kasus-kasus yang muncul dalam rangka pelanggaran peraturan persaingan usaha.
 
Perusahaan yang telah memiliki program kepatuhan dan melaporkan dan disetujui oleh regulator persaingan usaha akan mendapatkan pengurangan hukuman. Hal itu apabila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha.
 
“Harapannya adalah agar regulator persaingan usaha di Indonesia yaitu KPPU segera menyosialisasikan Peraturan Komisi mengenai Program Kepatuhan Persaingan Usaha secara masif kepada semua pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, menengah, besar, agar competition compliance segera menjadi budaya yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha di Indonesia” kata Paramita.
 
Baca: Undip Kukuhkan 4 Guru Besar Baru
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif