Dari jumlah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menempati urutan terbanyak. Totalnya mencapai 297 periset.
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, Abdul Hakim, mengatakan proses pengalihan periset dari KLHK ke BRIN baru dapat dilakukan pada tahap ke-2. Sebab, butuh penyesuaian antara kebutuhan SDM litbangjirap dan juga kebutuhan SDM terkait kegiatan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan, yang menjadi tugas KLHK melalui Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK).
“Karena itu, untuk fungsi litbangjirap di KLHK semuanya harus dialihkan ke BRIN. Sedangkan untuk fungsi pembuatan standardisasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan menjadi tugas di BSILHK,” kata Abdul dikutip dari laman brin.go.id, Kamis, 3 Maret 2022.
Dia menuturkan proses integrasi SDM litbangjirap dari sejumlah K/L ke BRIN merupakan pemikiran maju untuk riset dan inovasi di Indonesia. Pembuatan standar instrumen tentunya juga membutuhkan hasil-hasil penelitian dari BRIN.
Abdul menuturkan sebagai badan baru, BSILHK membutuhkan SDM yang melakukan analisis-analisis terkait pembuatan standar instrumen. Analis kebijakan yang sebelumnya terlibat di dunia penelitian nantinya tetap membutuhkan hasil-hasil penelitian di BRIN.
“Maka dari itu, sebagian laboratorium kami yang masih dibutuhkan BSILHK, bisa digunakan juga oleh BRIN, begitu pula sebaliknya. Sehingga akan ada benang merah, bahwa standardisasi instrumen yang dilakukan analis kebijakan di BSILHK nantinya juga tidak terlepas dari konsep ataupun hasil penelitian dari BRIN,” papar Adul.
Dia menyebut proses pengalihan berjalan cukup baik dengan adanya komunikasi intens antara KLHK dan BRIN. Ke depan akan bertambah 70 peneliti ahli utama KLHK bergabung ke BRIN. Saat ini, pengalihan peneliti ahli utama sedang menunggu proses administrasi penyelesaian Keputusan Presiden Joko Widodo.
Baca: 5.000 Periset BRIN Ditargetkan Memiliki Kualifikasi Jenjang S3
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
