"Masalah utama pendidikan yang ada di daerah perbatasan adalah kekurangan guru, banyak guru yang enggan mengajar karena memang medannya berat dan juga jauh dari keluarga. Maka dalam hal ini prajurit TNI mengisi kekurangan guru di sekolah yang ada di perbatasan,
hingga guru penggantinya ada di sekolah," ujar Supriano usai membuka bimbingan teknis penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran bagi prajurit TNI di Batalyon 133/Yudha Sakti Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 5 November 2019.
Secara keilmuan, para prajurit TNI tersebut sudah memilikinya, karena merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun yang belum adalah bagaimana cara mengajar yang baik.
Para prajurit TNI tersebut dapat memberikan materi bagi siswa di perbatasan yang mengalami
kekurangan guru, seperti bela negara, membaca dan berhitung, pendidikan karakter, dan olahraga. "Ini merupakan bagian dari Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memberikan layanan pendidikan pada anak-anak di daerah pinggiran," jelas dia.
Sebelumnya, Kemendikbud bekerja sama dengan TNI AD sudah mengirimkan sebanyak 900
prajurit di Malinau dan Nunukan pada Maret 2019. Dari hasil evaluasi, diketahui dengan dilibatkannya TNI dalam proses pembelajaran di perbatasan maka interaksi dengan masyarakat menjadi lebih baik.
Masyarakat yang awalnya takut dengan tentara, namun sekarang jauh lebih dekat secara
emosional. Supriano menambahkan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan setidaknya 700.000 ribu guru.
Hal itu dikarenakan adanya moratorium penerimaan guru, padahal setiap tahun ada guru yang pensiun. Tahun lalu sudah buka penerimaan guru sekitar 66.000 guru, kemudian ada lagi
pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 34.000 guru. Jadi kekurangannya sekitar 100.000 guru.
"Kalau setiap tahun ada pengangkatan sedikitnya 100.000 guru, maka dalam waktu dekat masalah kekurangan guru bisa teratasi," terang Supriano.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
