Ilustrasi PTM di Surabaya. Branda Antara
Ilustrasi PTM di Surabaya. Branda Antara

Kurikulum Hingga AN Masalah Hilir, Pendidikan Mesti Kembali ke Pembukaan UUD

Pendidikan pendidikan hari pendidikan nasional Asesmen Nasional Kurikulum Hardiknas 2022
Ilham Pratama Putra • 03 Mei 2022 11:12
Jakarta: Polemik dunia pendidikan dinilai kerap terjebak dalam masalah kurikulum, asesmen nasional (AN), hingga kompetensi guru. Padahal, masalah itu hanya persoalan hilirisasi dunia pendidikan.
 
"Hulunya yang perlu dicermati, mari kita kembali ke pembukaan UUD 1945, alinea tiga dan empat," kata Sekjen Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Saur Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Mei 2022.
 
Dia menjelaskan dalam pembukaan ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, kalimat Berkehidupan kebangsaan yang bebas dan Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang pertama, menyangkut kedaulatan dan martabat bangsa, yang secara jelas disebut dalam Konsep Trisakti Presiden Soekarno, 1963 yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial budaya. Kedua, menyangkut konsep pendidikan itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan bangsa," jelas dia.
 
Saur menyebut dalam hal ajar, Ki Hadjar Dewantara sangat tegas. Bapak Pendidikan Indonesia itu pernah menyebut pengajaran harus bersifat kebangsaan.
 
Dia menuturkan bila pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa. Sehingga, bisa saja kian lama anak Indonesia terpisah dari bangsanya, kemudian menjadi lawan bagi negara.
 
"Mari kita renungkan, apa yang terjadi sekarang? Di mana anak-anak kita dewasa ini?" tanya dia.
 
Dia mengatakan adaptasi terhadap dunia pendidikan sangat perlu. Mengingat, saat ini Indonesia berada di persaingan dunia global dan konektivitas menjadi suatu keharusan.
 
"Namun, kita secara tegas perlu meletakkan Pancasila sebagai dasar filosofi pendidikan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang cerdas, baik secara politik-ekonomi maupun sosial-budaya. Pancasila bukan untuk dihafalkan, sebagaimana yang kita lakukan dan banggakan selama ini," tutur dia.
 
Baca: Hardiknas, Kemendikbudristek Didorong Bumikan Pancasila di Sekolah Tak Sedakar Menghafal
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif