Ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki peran berbeda. Namun dipastikan tetap memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan layanan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, mengatakan Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk afirmasi negara bagi masyarakat yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan. Terutama kelompok yang disebut sebagai invisible people atau masyarakat yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal.
"Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait," ujar Andy dalam program Newsline Metro TV, Kamis 25 Juni 2026.
| Baca juga:
|
Menurut dia, integrasi tersebut terlihat dari pembagian peran antarinstansi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan.
Seluruh komponen tersebut, kata Andy, berjalan dalam satu ekosistem pendidikan yang juga melibatkan sekolah negeri dan Sekolah Garuda. Dengan skema tersebut, Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah negeri, melainkan menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan.
"Ini bukan saling menggantikan, tetapi saling melengkapi untuk memperbaiki mutu dan memastikan keadilan pendidikan hingga lapisan masyarakat paling rentan," katanya.
Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan pengembangan Sekolah Rakyat dengan target pembangunan 100 titik sekolah baru setiap tahun hingga mencapai 500 titik pada 2029. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pendidikan siswa, tetapi juga pemberdayaan keluarga melalui berbagai program sosial dan ekonomi.
Andy menjelaskan, ada tiga kata kunci dalam memahami konsep Sekolah Rakyat. Pertama, memuliakan masyarakat kecil dengan menghadirkan negara bagi mereka yang membutuhkan.
Kedua, menjangkau kelompok yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Ketiga, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya merasa tidak memiliki peluang untuk berkembang.
| Baca juga: Update Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026 |
"Sekolah rakyat itu memungkinkan yang tidak mungkin. Kita hapus stigma bahwa karena miskin tidak bisa maju. Mereka bisa bersaing, bisa mengubah keluarganya, dan menjadi agen perubahan," ujar Andy.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan, Alpha Amirrachman menilai pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi pemerataan (equity) untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pendidikan berlapis tersebut dapat menjadi langkah penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama bagi jutaan anak yang masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi.
"Kebijakan pendidikan berlapis ini adalah terobosan krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan kolaborasi antar-kementerian dalam penyelarasan kurikulum dan standardisasi mutu, kita membangun fondasi sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan relevan," jelas Alpha.
Kolaborasi antara berbagai jalur pendidikan tersebut diyakini dapat mempercepat transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dipastikan tidak mengurangi perhatian terhadap revitalisasi sekolah negeri, tetapi memperluas jangkauan agar tidak ada anak bangsa yang tertinggal.
| Baca juga:
|
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
