"Kita sudah mengecek itu tidak terjadi. Tapi yang jelas kita sekarang sedang menurunkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan," kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, di Gedung D Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.
Atip menuturkan pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan pihak lainn, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Intinya agar SPMB ini berjalan secara transparan, adil," tegas dia.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan akan menindak tegas pelaku praktik pungutan liar (pungli) dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dia menegaskan Pemkot Bandung tidak segan memproses pidana siapa pun yang terlibat, baik pemberi maupun penerima suap.
“Kalau baru indikasi, maka akan diberi peringatan keras dan sanksi administrasi berat. Tapi kalau sudah terbukti ada transaksi, langsung proses pidana,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 10 Juni 2025.
| Baca juga: Irjen Kemendikdasmen Turun Langsung, Pantau SPMB 2025 di Kota Bekasi |
Ia mengingatkan orang tua murid tidak tergoda memberi uang kepada oknum yang mengaku bisa meloloskan anak ke sekolah tujuan. Menurutnya, semua proses pendidikan harus bebas dari praktik-praktik korupsi.
“Yang pidana itu bukan hanya yang menerima, tapi juga yang memberi. Jadi orang tua jangan pernah coba-coba,” tegas dia.
Farhan menyebut nilai pungli yang terindikasi pada kisaran Rp5 juta hingga Rp8 juta per kursi. Terkait investigasi, Farhan menyatakan, saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum bisa membocorkan nama sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat.
“Kita belum bisa buka detailnya karena ini sedang berjalan. Tapi jumlahnya cukup signifikan,” jelasnya.
Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan. Farhan mengaku prihatin atas maraknya modus calo pendidikan yang kembali muncul setiap musim penerimaan siswa baru.
Ia berharap masyarakat turut menjadi pengawas dan melapor jika melihat atau mengalami pungli. “Kami tidak ingin ada yang merasa dilindungi atau diperlakukan istimewa. Kita ingin memastikan akses pendidikan di Bandung ini bersih, adil, dan berpihak pada anak-anak, bukan pada uang,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
