"Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. 5 hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi (26 November). Batas untuk upah minimum kota-kabupaten adalah 25 November, tambah 5 hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten (30 November)," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers, Selasa, 17 November 2026.
Yassierli mengungkap terkait penetapan upah minimum 2027, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas pada 13 November 2026. Lalu, kembali melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026.
Pihaknya juga membuat surat edaran berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan serta panduan yang dapat digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran KHL. Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
"Tapi catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menentukan upah minimum kota kabupaten dan upah minimum sektoral kota kabupaten," tutur dia.
Mekanisme Upah Minimum 2027
Yassierli menjelaskan penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam r
Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung akurasi penghitungan. Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.