“Pengangkatan honorer merupakan salah satu masalah akut yang sejak lama menjadi persoalan nasional. Jika Kemendikbud menargetkan bisa segera mengangkat satu juta honorer menjadi PPPK, maka ini tentu kabar yang sangat mengembirakan,” ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, usai Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2020.
Dia menjelaskan, pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim, bahwa pemerintah menyiapkan kuota hingga PPPK yang diangkat guru honorer yang lolos seleksi massal tahun depan. Saat ini ada 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia.
Sebanyak 1.516.072 tersebut terdiri dari 847.973 guru honorer di berbagai jenjang sekolah negeri dan 668.099 di sekolah swasta. “Jika benar tahun depan sejuta guru honorer bisa diangkat maka akan terjadi pengurangan besar-besaran terhadap guru yang berstatus honorer dan secara signifikan bakal memenuhi kebutuhan guru secara permanen,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Huda, Kemendikbud harus segera memperjelas mekanisme rekrutmen pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini. Sebab pengangkatan satu juta guru honorer ini merupakan jumlah yang sangat besar.
Bahkan menurut Huda, ini pertama kali terjadi dalam sejarah rekrutmen ASN. “Maka perlu diperjelas siapa yang akan melakukan rekruitmen apakah Kemendikbud atau Kementerian PAN/RB karena selama ini Lembaga yang berwenang melakukan rekrutmen dan pengangkatan ASN adalah Kemenpan RB. Jika Kemenpan RB apakah rekrutmen itu dilakukan khusus untuk guru honorer saja atau honorer secara umum,” katanya.
Baca juga: Satu Juta Guru Honorer Bakal Diangkat PPPK, Seleksi Dimulai 2021
Sebagai gambaran, lanjut Huda rekruitmen ASN dalam skema PPPK tahun 2019 oleh Kemenpan RB hanya bisa menampung 51.000 honorer dari berbagai bidang pekerjaan. Sedangkan khusus untuk guru honorer hanya bisa direkrut sebanyak 34.959 orang.
“Nah jika targetnya satu juta orang maka harus ada penambahan slot besar-besaran dalam rekruitmen ASN yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Jika proses rekruitmen mulai 2021 maka perlu diperjelas per tahunnya berapa slot yang disediakan dan ditargetkan berapa tahun yang dibutuhkan sehingga sejuta guru PPPK bisa terpenuhui,” bebernya.
Politikus PKB ini juga meminta ketegasan dari Kemendikbud terkait status kepegawaian dari para guru honorer yang akan diangkat sebagai PPPK tersebut. Sebab selama ini guru honorer menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.
ASN dari PPPK juga sebagian menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. “Nah apakah target sejuta guru honorer yang bisa diangkat sebagai PPPK akan menjadi pegawai pemerintah pusat yang ditanggung oleh APBN atau tetap sebagai pegawai daerah yang ditanggung APBD," ungkap Huda.
Hal ini perlu diperjelas karena berkaitan dengan penyediaan anggaran yang selama ini menjadi masalah pokok yang menganjal pengangkatan honorer menjadi ASN. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam Raker dengan Komisi X menyatakan akan membukan seleksi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK.
Seleksi guru honorer untuk diangkat PPPK ini mulai dilakukan 2021. Pemerintah daerah pun diminta sebanyak-banyaknya mengajukan formasi guru honorer. Kemendikbud menargetkan jumlah guru PPPK di seluruh sekolah negeri akan mencapai satu juta orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
