Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah

PGRI Minta Status Guru Penggerak Tak Jadi Syarat Kepala Sekolah

Pendidikan Guru Kebijakan pendidikan Program Pendidikan Guru Penggerak PGRI
Arga sumantri • 28 Desember 2021 14:05
Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah mengkaji ulang terkait kebijakan Guru Penggerak. Khususnya, terkait status Guru Penggerak yang disebut bakal jadi syarat menjadi kepala sekolah.
 
"Status Guru Penggerak tidak dijadikan syarat utama untuk menjadi kepala sekolah," kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangannya, Selasa, 28 Desember 2021.
 
Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat. Sebab, saat ini jumlah Guru Penggerak masih tidak seimbang dengan kebutuhan formasi kepala sekolah yang tersedia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, PGRI juga menilai pemerintah perlu menyediakan formasi guru berbasis pemerataan guru yang berimbang dan berkeadilan sesuai kebutuhan daerah. Sebab, selama ini distribusi guru tidak merata dan berimbang di sejumlah daerah.
 
PGRI pun meminta adanya evaluasi menyeluruh sistem perekrutan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah dipandang perlu juga memperhatikan afirmasi yang berkeadilan bagi para guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun.
 
Hal ini merupakan beberapa poin catatan akhir tahun yang diterbitkan PGRI. Unifah mengatakan, selama ini terdapat potensi bahaya yang tersimpan cukup lama, namun tidak disadari.
 
"Yaitu pendidikan di Indonesia mengalami stagnasi dalam kualitas paling tidak selama kurang lebih dua dekade terakhir," ungkapnya.
 
Baca: Catatan Akhir Tahun PGRI, Mulai Rekrutmen PPPK Hingga Guru Penggerak
 
Menurut dia, dari tahun ke tahun, berbagai persoalan pendidikan tidak kunjung terselesaikan secara tuntas. Berbagai persoalan pendidikan yang masih membelit bangsa ini seolah menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dalam menata pendidikan.
 
Semakin lama, kata dia, kualitas pendidikan Indonesia juga tidak semakin baik. Hal itu terlihat dari berbagai ukuran-ukuran internasional mengenai kemajuan pendidikan dan daya saing bangsa.
 
"Seperti penilaian PISA dan TIMMS, selama kurang lebih 20 tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Apa yang salah dalam dunia pendidikan kita?" ungkapnya.
 
Ia menyebut, dalam situasi tersebut guru seringkali dipersalahkan. Padahal, kata dia, mutu pendidikan sangat terkait dengan kebijakan dan kurikulumnya. "Semakin baik kebijakan pendidikan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan," ungkapnya.
 
Ia menekankan, guru adalah ujung tombak untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan. Makanya, perannya harus diperkuat, diberdayakan, dan diberikan otonomi. 
 
"Jangan sampai kalau ada persoalan pendidikan, seolah-olah guru menanggung beban itu sendirian," cetusnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif