Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Kemendikbudristek: Tunjangan Guru yang Mengajar PJJ Jangan Dipotong

Pendidikan Tunjangan Guru Kesejahteraan Guru Pembelajaran Daring Pendidikan Jarak Jauh Kinerja Guru Pembelajaran Tatap Muka
Arga sumantri • 23 Juni 2021 20:24
Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta dinas pendidikan di daerah tak memotong tunjangan kinerja para guru yang mengajar pembelajaran jarak jauh (PJJ). Para guru yang mengajar PJJ dianggap sama dengan mengajar tatap muka sekolah.
 
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri mengatakan, banyak guru yang takut tunjangan kinerja (Tukin) dipotong karena tak datang ke sekolah. Akibatnya, banyak guru yang sebetulnya sakit tetap memaksakan diri ke sekolah.
 
"Kami imbau kepala dinas, memberi keleluasaan agar guru yang sakit mengajar di rumah tanpa potong Tukin, banyak yang takut Tukinnya dipotong," ujar Jumeri dalam Bincang Interaktif Pendidikan, Rabu, 23 Juni 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Tak Boleh Ada 'Bonus Nilai' Bagi Siswa yang PTM
 
Menurut Jumeri, salah satu musabab sekolah menjadi klaster covid-19 yakni karena guru tidak disiplin. Para guru yang sakit atau sebenarnya bergejala covid-19 tetap memaksa datang ke sekolah, sehingga menularkan kepada guru atau siswa yang lain.
 
"Mereka takut 'tidak dibayar' kasarnya seperti itu. Maka kepala dinas agar mematuhi ketentutan yang berlaku," ujarnya.
 
Jumeri menekankan, sikap Kemendikbudristek terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menyikapi lonjakan kasus covid-19 tetap mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang terbit pada Maret lalu. Belum ada perubahan aturan terkait kebijakan PTM.
 
Artinya, sekolah tetap diminta memberikan opsi PTM terbatas. Apalagi, bila guru dan tenaga kependidikannya sudah menjalani vaksinasi covid-19. Namun, Jumeri menekankan kalau sudah ada Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 yang juga berdampak pada kebijakan PTM. 
 
"Kita tegaskan bahwa pada zona merah, maka kebijakan PTM mengikuti arahan Pak Mendagri, yaitu PJJ. Karena kalau daring belum tentu semua bisa daring," ujar Jumeri.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif