Hal itu menurut dia terutama untuk soal-soal dengan pendekatan high order thinking skills (HOTS) yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.
"Model soal seperti itu belum akrab bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan," ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai kesulitan itu menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I, akibatnya mereka pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK. Karena itu, Huda harap berbagai kesulitan itu dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbudristek dengan pihak terkait, dan pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK.
"Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I," katanya.
Huda mengingatkan, jika seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer merupakan tindakan afirmatif yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di Indonesia maka prinsip itu harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer.
Ia menegaskan, Komisi X DPR tidak akan lelah untuk terus menyuarakan dan melakukan pendampingan bagi para guru honorer untuk mendapatkan perlakukan layak dari negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
