Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah

PP 49 Tahun 2018 Tentang PPPK Dinilai Merugikan Sekolah Swasta

Ilham Pratama Putra • 03 November 2021 20:34
Jakarta: Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP Swasta DKI Jakarta, Maringan Tampubolon mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP tersebut dinilai merugikan sekolah swasta.
 
Ia menerangkan, dalam PP tersebut mengatur jika warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, bakal diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. Artinya, kata dia, semua yang lolos seleksi PPPK guru bakal ditempatkan di sekolah negeri.
 
"Guru-guru tetap Yayasan swasta jika lulus seleksi guru PPPK pasti akan ditempatkan di negri," kata Maringan kepada Medcom.id, Rabu 3 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Passing Grade Seleksi PPPK Guru Direvisi, Ini Aturan Terbarunya
 
Ia menilai, aturan tersebut merugikan sekolah swasta. Sebab, sudah barang tentu guru swasta yang lulus PPPK bakal secara otomatis berpindah ke sekolah negeri.
 
Ia menambahkan, aturan ini juga bakal memupus harapan sekolah swasta yang meminta guru tetap yayasan yang lulus PPPK tetap ditempatkan di sekolah asalnya.
 
"Guru PPPK untuk ditempatkan di sekolah asalnya tidak mungkin terpenuhi. Ini benar-benar musibah besar bagi sekolah swasta," ungkapnya.
 
Ia juga mengaku pesimistis jika mengadu kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebab, kata dia, Kemendikbudristek kerap menyerahkan urusan formasi PPPK kepada pemerintah daerah (Pemda).
 
"Kementerian pendidikan, menyerahkan pada pemda masing-masing terkait penempatan guru PPPK yang lulus seleksi," tuturnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif