Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi

Guru Honorer: Kesempatan Seleksi PPPK Tidak Mendapatkan Perhatian Pemda

Pendidikan Kesejahteraan Guru ASN Guru Honorer
Ilham Pratama Putra • 13 Januari 2021 13:56
Jakarta:  Pemerintah membuka seleksi guru untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Pemerintah Daerah (Pemda) pun diminta untuk mengajukan formasi kebutuhan guru PPPK di wilayahnya.
 
Namun ternyata, guru honorer sendiri merasa tidak diakomodir untuk mengikuti seleksi tersebut. Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHNK35+) menyatakan kesempatan seleksi PPPK tersebut tidak mendapat perhatian dari Pemda.
 
Perwakilan GTKHNK35+, Riau Desy Kardasih mengatakan, bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak mengakomodir semua guru honorer. Padahal, pihaknya sudah mengajukan seleksi PPPK kepada pemda per 30 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini ada polemik tidak mengakomodir guru honorer, tidak mengakomodir semua jumlah guru honorer," kata Desy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu, 13 Januari 2021.
 
Menurutnya, hal ini terjadi akibat Pemda kurang serius melihat kebutuhan guru di wilayahnya. Dengan begitu, Desy menilai Pemda telah melakukan tindakan diskriminatif bagi para guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun tersebut.
 
"Karena mereka beranggapan itu (guru) yang dibutuhkan oleh daerah, ada persoalan lagi, ini mengacu pada anggaran," jelasnya Desy.
 
Baca juga:  Guru Honorer Usia di Atas 35 Tahun Tuntut Jadi ASN Tanpa Tes
 
Dia pun meminta agar tidak ada lagi tes untuk menjadi PPPK bagi guru honorer usia di atas 35 tahun. Dia mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).
 
"Mohon kiranya Keppres ini bisa kami dapatkan dan regulasi PPPK bisa mengakomodir guru honorer," ungkap dia.
 
Perwakilan GTKHNK35+ Lampung, Slamet pun meminta agar Komisi X memfasilitasi penerbitan Keppres ini kepada presiden. Dia juga beranggapan bahwa profesi sebagai guru, tidak layak hanya berstatus kontrak.
 
"Kami mendorong Komisi X untuk berbicara dengan pemerintah pusat agar diupayakan diangkat secara bersama. Kami ini tidak cocok dikontrak, kami ini fungsinya bukan struktural," kata Slamet.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif