"Kami berharap pemerintah itu ke depan untuk tenaga pendidik ini bisa dipenuhi kebutuhannya, bila melalui PPPK itu bisa dilakukan, kami Pemprov diajak bicara," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banten Tabrani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR secara daring, Selasa, 23 Maret 2021.
Sejauh ini, kata dia, pihak pemerintah hanya sekadar memberikan informasi ada rekrutmen guru PPPK. Tidak ada diskusi lebih lanjut, khususnya mengenai berapa kebutuhan guru di daerah Banten saat ini.
Baca: Gubernur Kaltim Usulkan Guru Honorer Lama Mengabdi Langsung Diangkat PPPK
Akibat minimnya informasi, Tabrani mengaku kesulitan dalam mengusulkan kebutuhan guru. Selain itu, Tabrani juga mengeluhkan informasi bahwa kuota PPPK itu ternyata juga dibatasi dan harus melalui tes.
Akhirnya, kata dia, guru juga tak mau berharap banyak. Padahal, di saat yang bersamaan guru honorer di Provinsi Banten tingkat kesejahteraannya masih terbilang memprihatinkan.
"Kita bisa bayangkan teman-teman guru yang usianya 50-an tahun, yang posisinya hari ini mereka dengan high technology itu belum tentu mereka memahami. Sementara ada guru baru yang mereka jauh lebih baik (dalam hal teknologi) dan akhirnya (lolos). Berarti akan banyak guru honorer yang sampai dengan 60 tahun hanya honorer terus," tambahnya.
Ia mengatakan, peran para guru honorer ini tak bisa dianggap sebelah mata. Dia berharap untuk rekrutmen ke depan, Pemda diajak berkomunikasi oleh pemerintah pusat.
"Semoga ke depan ini dalam rekrutmen ini diajak bicara," tutur Tabrani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
