Selain meminta seluruh proses seleksi jalur mandiri ditutup sesuai jadwal pada akhir Juli, PTS menilai pembatasan kuota menjadi langkah yang jauh lebih penting. Hal ini diinginkan PTS agar distribusi mahasiswa baru berlangsung lebih adil antara PTN dan PTS.
Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) Andi Adriansyah mengatakan besarnya kuota jalur mandiri PTN-BH membuat banyak calon mahasiswa terserap ke perguruan tinggi negeri. Akibatnya, PTS kesulitan memperoleh mahasiswa baru.
"Kami berharap timeline akhir dari intake mahasiswa baru di PTN-BH melalui jalur mandiri memang betul-betul diterapkan berakhir pada akhir bulan Juli ini. Tapi bukan sekadar masalah timeline, tapi juga kuota mahasiswanya," kata Andi kepada Medcom.id, Jumat 17 Juli 2026.
| Baca juga: Daftar 20 Universitas Swasta Terbaik RI Versi UniRanks 2026 |
Menurut dia, pembatasan kuota diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam memperoleh mahasiswa baru. "Kita juga berharap ada pembatasan kuota sehingga terjadi distribusi yang merata antara PTN dengan PTS," imbuhnya.
Andi menilai kepastian waktu penutupan jalur mandiri memang penting karena akan memberikan ruang bagi PTS menyelesaikan proses penerimaan mahasiswa baru. Namun, tanpa pengaturan kuota, persoalan utama yang dihadapi kampus swasta tidak akan terselesaikan.
Ia mengungkapkan aspirasi tersebut bukan kali pertama disampaikan. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) telah beberapa kali membahas persoalan itu bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), termasuk dalam berbagai forum bersama pemerintah dan DPR.
"Sudah beberapa kali, baik melalui jalur Aptisi bertemu dengan Pak Menteri, Pak Dirjen, rapat di MPR juga sudah. Salah satunya adalah janji memberikan batasan waktu pada akhir bulan Juli ini," tutur Andi.
Meski demikian, ia menyebut hingga kini belum ada pembahasan konkret mengenai pembatasan kuota jalur mandiri PTN-BH. Menurutnya, sejumlah PTN-BH masih mempertahankan kuota seperti tahun sebelumnya yang dinilai terlalu besar.
"Tapi yang memang belum ada pembicaraan konkret adalah masalah kuota. Masing-masing PTN-BH katanya masih menerapkan kuota tahun lalu yang sampai 50 persen," katanya.
Andi berpandangan porsi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri seharusnya tidak terlalu besar. Menurutnya, kuota sekitar 20 persen akan lebih proporsional sehingga kesempatan memperoleh mahasiswa baru dapat terbagi lebih merata antara PTN dan PTS.
"Idealnya ditambah sekitar 20 persen jalur mandiri saja. Kita berharap itu dikoreksi sehingga lebih adil," ucapnya.
Sebelumnya, Andi juga mengungkapkan banyak PTS mengeluhkan penurunan jumlah mahasiswa baru dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan semakin besarnya daya serap PTN melalui jalur mandiri, khususnya di PTN-BH yang memiliki keleluasaan menentukan kuota penerimaan.
Menurutnya, apabila persoalan ini tidak segera dievaluasi, keberlanjutan operasional sejumlah PTS dapat semakin tertekan. Karena itu, selain mendorong pemerintah menata ulang kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
"Di lain sisi kami di PTS juga mulai memperkuat kolaborasi antarkampus dan mengembangkan unit-unit bisnis sebagai sumber pendapatan alternatif agar tetap berkelanjutan secara finansial," pungkasnya.
| Baca juga: Takut AI Rebut Kerjaan Kita? Ini Jawaban Cerdas Guru Besar BINUS |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
