Belum Bahas Koalisi, PKB Tegaskan Rencana Hak Angket
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan/Dok DPR
Jakarta: Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan PKB belum menentukan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Hal itu ia sampaikan merespons pertanyaan soal sikap politik PKB setelah pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Belum tahu (akan jadi oposisi atau tidak). Belum dibahas," ujar Daniel ketika dihubungi, Minggu, 24 Maret 2024.
PKB bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam koalisi perubahan. Ketiganya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres.
Sedangkan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju.
Selain PKB, NasDem dan PKS, partai politik lain yang ada di luar koalisi Prabowo yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat pilpres.
Koalisi Perubahan dan koalisi PDIP disebut akan mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Daniel menuturkan rencana pengajuan hak angket, masih berproses dan tidak berhenti.
"Iya masih jalan terus kok," tegas Daniel.
Dua menteri PKB yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar sempat dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko Widodo. Pertemuan kedua menteri PKB dan presiden dilakukan di tengah rencana hak angket kecurangan pemilu yang akan digulirkan di DPR RI.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Belum tahu (akan jadi oposisi atau tidak). Belum dibahas," ujar Daniel ketika dihubungi, Minggu, 24 Maret 2024.
PKB bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam koalisi perubahan. Ketiganya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres.
Sedangkan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju.
| Baca: PKS Menganggap Hak Angket Tanggung Jawab Moral |
Selain PKB, NasDem dan PKS, partai politik lain yang ada di luar koalisi Prabowo yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat pilpres.
Koalisi Perubahan dan koalisi PDIP disebut akan mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Daniel menuturkan rencana pengajuan hak angket, masih berproses dan tidak berhenti.
"Iya masih jalan terus kok," tegas Daniel.
Dua menteri PKB yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar sempat dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko Widodo. Pertemuan kedua menteri PKB dan presiden dilakukan di tengah rencana hak angket kecurangan pemilu yang akan digulirkan di DPR RI.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
