Setujui Muktamar Diselenggarakan 2025, Majelis Pakar PPP: Sesuai Hasil Rapimnas
Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono bersama jajaran DPP di sela Rapimnas Ke-IX. Foto: Istimewa
Jakarta: Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Prijono Tjiptoherijanto merepons bocornya surat desakan percepat pelaksanaan Muktamar. Dia menegaskan pelaksanaan pemilihan ketua umum (ketum) tersebut sesuai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ke-IX, yaitu pada 2025.
“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja," kata Prijono melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024.
Dia mengaku heran lantaran surat yang dikirimkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bisa tersebarluaskan. Diduga, ada orang dalam yang sengaja ingin membuat gaduh internal partai.
“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tau itu kan aneh,” ungkap dia.
Menurut dia, persoalan surat tersebut tak perlu diributkan. Sebab, bakal membuat gaduh partai dan mengganggu konsentrasi menghadapi Pilkada 2024.
“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi kemana-mana,” ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah ikut menegaskan bahwa Rapimnas ke-IX yang dihadiri oleh 38 ketua wilayah telah menghasilkan keputusan muktamar akan dilaksanakan pada 2025. Sehingga, saat ini PPP se-Indonesia sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.
“Baru-baru ini Rapimnas ke-IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonekmeminta DPP PPP untuk menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pilkada 2024.
“Seperti pernyataan salah satu Plt Sekretaris DPW Bali Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas hanya gimik. Itu sama saja merusak dan menghina marwah partai, padahal jelas yang bersangkutan mengikuti Rapimnas namun tidak bersuara malah bicara di luar forum. Sebaiknya DPP PPP segera menindak tegas,” kata Lonek.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja," kata Prijono melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024.
Dia mengaku heran lantaran surat yang dikirimkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bisa tersebarluaskan. Diduga, ada orang dalam yang sengaja ingin membuat gaduh internal partai.
“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tau itu kan aneh,” ungkap dia.
| Baca juga: PPP Tak Hiraukan Desakan Muktamar |
Menurut dia, persoalan surat tersebut tak perlu diributkan. Sebab, bakal membuat gaduh partai dan mengganggu konsentrasi menghadapi Pilkada 2024.
“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi kemana-mana,” ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah ikut menegaskan bahwa Rapimnas ke-IX yang dihadiri oleh 38 ketua wilayah telah menghasilkan keputusan muktamar akan dilaksanakan pada 2025. Sehingga, saat ini PPP se-Indonesia sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.
“Baru-baru ini Rapimnas ke-IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonekmeminta DPP PPP untuk menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pilkada 2024.
“Seperti pernyataan salah satu Plt Sekretaris DPW Bali Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas hanya gimik. Itu sama saja merusak dan menghina marwah partai, padahal jelas yang bersangkutan mengikuti Rapimnas namun tidak bersuara malah bicara di luar forum. Sebaiknya DPP PPP segera menindak tegas,” kata Lonek.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
