Jakarta: Partai Demokrat menyampaikan seorang kepala negara memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu. Seorang presiden harus memastikan pesta demokrasi yang diselenggaran jujur dan adil (jurdil).

"Pemilu yang damai, jujur, adil dan demokratis bisa terlaksana itu sudah jadi tanggung jawab presiden mewujudkannya,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 2 Juni 2023.

Partai lambang bintang mercy itu lantas mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara ketujuh itu terang-terangan bakal cawe-cawe terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Herzaky tak sepandapat dengan dalih Jokowi yang ingin cawe-cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan negara. Menurut dia, sikap tersebut sama sekali tidak bermakna positif. 

"Bagi saya istilah cawe-cawe maknanya negatif atau ikut campur. Berbeda dengan tanggung jawab," ungkap dia.
 

Baca juga: Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Gunakan Aparatur Negara untuk Singkirkan Capres Tertentu

Sebelumnya, Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pimpinan media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat. 
 
"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV Yogi Nugraha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023. 
 
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.

Jokowi menyebut pembangunan ke depan sangat krusial. Sebab, menjadi penentu apakah negara dapat bertumbuh secara meningkat atau menurun. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))