Anies Sorot Bagi-bagi Bansos, Pemerintah Tak Pernah Melibatkan Mensos Risma
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan/Medcom.id/Fachri
Brebes: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti fenomena bagi-bagi bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya, penyaluran bansos tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang notabene adalah politikus PDIP.
"Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itu lah yang mau kami kembalikan," kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024.
Jokowi kerap melibatkan menteri selain Risma dalam penyaluran bansos. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan kementerian yang memiliki otoritas itu.
Anies mengatakan kementerian sudah punya tugas yang mesti dijalankan masing-masing. Hal ini mencegah terjadinya saling tumpang tindih.
"Bila program itu pengelola sektornya adalah menteri sosial ya jalankan bila ada program pengelola sektornya itu menteri perindustrian ya menteri perindustrian yang dikerjakan," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin kondisi yang terjadi saat ini terus berlanjut. Anies berkomitmen mengembalikan sistem ketatanegaraan berjalan semestinya.
"Tapi kalau itu di dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan? Apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," ucap Anies.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bansos diberikan pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itu lah yang mau kami kembalikan," kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024.
Jokowi kerap melibatkan menteri selain Risma dalam penyaluran bansos. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan kementerian yang memiliki otoritas itu.
Anies mengatakan kementerian sudah punya tugas yang mesti dijalankan masing-masing. Hal ini mencegah terjadinya saling tumpang tindih.
| Baca: Tidak Libatkan Kemensos dalam Penyaluran Bansos, Risma Dinilai Perlu Mundur |
"Bila program itu pengelola sektornya adalah menteri sosial ya jalankan bila ada program pengelola sektornya itu menteri perindustrian ya menteri perindustrian yang dikerjakan," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin kondisi yang terjadi saat ini terus berlanjut. Anies berkomitmen mengembalikan sistem ketatanegaraan berjalan semestinya.
"Tapi kalau itu di dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan? Apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," ucap Anies.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bansos diberikan pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
