Anies Baswedan Janji Rombak Fungsi BUMN dari Cari Untung jadi Fokus Layani Rakyat
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan. Foto: Tangkapan layar
Jakarta: Bakal Calon Presiden Anies Baswedan akan merombak fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari fokus mencari untung alias profit berubah menjadi fokus pelayanan untuk rakyat alias benefit.
"Fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan! Karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan," kata Anies dalam talkshow Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Vertu, Jakarta, Jumat 10 November 2023.
Baca juga: Indonesia Perlu Perubahan, Eks Menag Ungkap Anies Pemimpin Berkualitas
Anies semula menyampaikan dua tangan negara. Pertama, yakni birokrasi dan kedua korporasi dalam hal ini BUMN.
BUMN tidak boleh dipandang hanya untuk meningkatkan pendapatan negara. BUMN seharusnya juga fokus pada penciptaan benefit untuk rakyat.
"Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi, tapi not for profit. Ingat nih," tegas Anies.
Namun Anies membuat pengecualian. BUMN juga perlu difokuskan mencari keuntungan di berbagai sektor tertentu.
Ia mengatakan akan repot jika semua BUMN hanya fokus pada pelayanan rakyat. BUMN tertentu perlu diberdayakan untuk melakukan maksimalisasi pendapatan negara.
"Kecuali industri strategis yang memiliki national interest yang tinggi. Di situ bisa. Ada bidang science, teknologi, communication. Misalnya," ujarnya.
Anies sudah mencontohkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mengingatkan jajaran direksi BUMD terkait cara pandang pengelolaan, yakni meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan keadilan sosial, menggunakan mekanisme korporasi bukan birokrasi.
Anies mencontohkan pengelolaan TransJakarta yang menggunakan badan hukum PT. Anies menegaskan sebagai PT, TransJakarta justru tekor dan tidak mendapatkan keuntungan dari tiket yang dibayarkan penumpang.
"Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang menutup biaya (operasional). Enggak mungkin. Di situ peran negara ada. Kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan secasra cepat tanpa terikat regulasi birokrasi," ungkap Anies.
Lalu dari mana anggaran untuk menutup biaya operasional PT TransJakarta? Anies menyatakan pihaknya memberikan public service obligation hingga Rp3 triliun.
"Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama satu tahun (bukti keadilan sosial). Dia menutup selisih antara revenue dengan cost," tegas Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
"Fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan! Karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan," kata Anies dalam talkshow Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Vertu, Jakarta, Jumat 10 November 2023.
Baca juga: Indonesia Perlu Perubahan, Eks Menag Ungkap Anies Pemimpin Berkualitas
Anies semula menyampaikan dua tangan negara. Pertama, yakni birokrasi dan kedua korporasi dalam hal ini BUMN.
BUMN tidak boleh dipandang hanya untuk meningkatkan pendapatan negara. BUMN seharusnya juga fokus pada penciptaan benefit untuk rakyat.
"Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi, tapi not for profit. Ingat nih," tegas Anies.
Namun Anies membuat pengecualian. BUMN juga perlu difokuskan mencari keuntungan di berbagai sektor tertentu.
Ia mengatakan akan repot jika semua BUMN hanya fokus pada pelayanan rakyat. BUMN tertentu perlu diberdayakan untuk melakukan maksimalisasi pendapatan negara.
"Kecuali industri strategis yang memiliki national interest yang tinggi. Di situ bisa. Ada bidang science, teknologi, communication. Misalnya," ujarnya.
Anies sudah mencontohkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mengingatkan jajaran direksi BUMD terkait cara pandang pengelolaan, yakni meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan keadilan sosial, menggunakan mekanisme korporasi bukan birokrasi.
Anies mencontohkan pengelolaan TransJakarta yang menggunakan badan hukum PT. Anies menegaskan sebagai PT, TransJakarta justru tekor dan tidak mendapatkan keuntungan dari tiket yang dibayarkan penumpang.
"Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang menutup biaya (operasional). Enggak mungkin. Di situ peran negara ada. Kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan secasra cepat tanpa terikat regulasi birokrasi," ungkap Anies.
Lalu dari mana anggaran untuk menutup biaya operasional PT TransJakarta? Anies menyatakan pihaknya memberikan public service obligation hingga Rp3 triliun.
"Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama satu tahun (bukti keadilan sosial). Dia menutup selisih antara revenue dengan cost," tegas Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
