Gugatan Usia Minimal Capres-Cawapres Dinilai Gerbang Masuk Milenial
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi/Istimewa
Jakarta: Gugatan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai gerbang masuk bagi anak muda. Sehingga, mereka dapat berkiprah dan maju dan berkompetisi di ranah kepemimpinan nasional.
“Menurut saya ini hal yang baik, artinya generasi muda dari kalangan milenial terbuka kesempatannya untuk mengejar cita-cita sebagai calon presiden atau calon wakil presiden RI," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy Roringkon dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Agustus 2023.
Pengujian ketentuan terkait usia minimal dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didukung. Menurut Juhaidy, anak muda perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memimpin Indonesia.
"Hal ini sebenarnya sejalan dengan visi anak-anak muda sekarang yang pada dasarnya mendorong anak muda untuk berkarya bisa menjadi pengusaha ataupun pemimpin di negeri ini,” ujar Juhaidy.
Dia mengatakan pelibatan pemuda di kancah pemilihan nasional relevan dengan mayoritas jumlah pemilih, khususnya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut data KPU, sebanyak 52 persen atau 106 juta pemilih merupakan generasi muda.
“Tentu perlu pemimpin muda juga agar bisa mendengar dan menyerap aspirasi anak muda,” kata dia.
Di sisi lain, dia mengutip pernyataan Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo terkait data Indek Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPD) pada 2021. Di mana ditemukan fakta bahwa masyarakat yang berusia 40 tahun ke bawa cenderung memiliki sifat yang anti-korupsi.
“Data ini semakin menunjukkan bahwa generasi muda memiliki panggilan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, dan siap mencari solusi permasalahan yang membayangi generasi Z dan milenial di Tanah Air,” pungkas Juhaidy.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
“Menurut saya ini hal yang baik, artinya generasi muda dari kalangan milenial terbuka kesempatannya untuk mengejar cita-cita sebagai calon presiden atau calon wakil presiden RI," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy Roringkon dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Agustus 2023.
Pengujian ketentuan terkait usia minimal dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didukung. Menurut Juhaidy, anak muda perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memimpin Indonesia.
| Baca: Ditanya Soal Cawapres, Prabowo: Aku Saja Belum Tahu |
"Hal ini sebenarnya sejalan dengan visi anak-anak muda sekarang yang pada dasarnya mendorong anak muda untuk berkarya bisa menjadi pengusaha ataupun pemimpin di negeri ini,” ujar Juhaidy.
Dia mengatakan pelibatan pemuda di kancah pemilihan nasional relevan dengan mayoritas jumlah pemilih, khususnya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut data KPU, sebanyak 52 persen atau 106 juta pemilih merupakan generasi muda.
“Tentu perlu pemimpin muda juga agar bisa mendengar dan menyerap aspirasi anak muda,” kata dia.
Di sisi lain, dia mengutip pernyataan Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo terkait data Indek Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPD) pada 2021. Di mana ditemukan fakta bahwa masyarakat yang berusia 40 tahun ke bawa cenderung memiliki sifat yang anti-korupsi.
“Data ini semakin menunjukkan bahwa generasi muda memiliki panggilan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, dan siap mencari solusi permasalahan yang membayangi generasi Z dan milenial di Tanah Air,” pungkas Juhaidy.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
