Jakarta: Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menilai pemerintah hanya melihat pendidikan sebagai program semata. Sehingga program tersebut kerap dimonopoli pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

"Wujudnya (monopoli melalui) dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja," ujar Anies dalam acara Ngobrol Publik bertajuk 'Move On? Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan' di Pos Blok, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Juli 2023.

Anies menjelaskan seharusnya pemerintah memberikan ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk terlibat membangun pendidikan. Terutama dalam melibatkan pegiat pendidikan.

Pasalnya, Anies melihat pengalaman hingga jaringan telah dimiliki pegiat pendidikan. Sedangkan, pemerintah, kata Anies hanya memiliki aspek otoritas dan fiskal.
 

Baca: Anies Sebut Memajukan Indonesia Dimulai Dengan Menyejahterakan Guru

"Jadi bila pendidikan diipandang sebagai sebuah gerakan maka negara, pemerintah, membuka ruang mengajak semua terlibat dan mengajak semua kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi," tuturnya.

Anies menilai keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ia meminta pemerintah tidak menempatkan diri sebagai pelaku utama.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))