Jakarta: Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyatakan pemberantasan pinjaman online dan judi online tidak bisa menjadi kunci penyalahgunaan data digital yang menyebabkan kerugian bagi mitra dan konsumen saat ini.

Hal itu dikatakan menanggapi rencana kebijakan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Bahkan, pria yang biasa Cak Imin itu mengungkapkan dua kebijakan itu tidak komprehensif dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Selain pemberantasan pinjaman online, judi online harus dislepet lagi karena tidak komprehensif didalam menangani ini (penyalahgunaan data)," dalam Debat Cawapres Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.

Cak Imin menjelaskan, masih ada beberapa kebijakan yang harus diterapkan untuk menyelesaikan persoalan itu, yaitu peningkatan literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kemampuan untuk masuk ke dunia digital itu membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Mulai dari literasi digital untuk UMKM," sebut Cak Imin.

Kemudian, bantuan pemerintah dalam hal perluasan pasar serta ketersidaan teknologi yang memadai.

"Pemasaran bagi keberlangsungan UMKM untuk menghadapi persaiangan yang sangat ketat. Disisi yg lain kita membutuhkan kapasitas teknologi," pungkas Cak Imin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ANN))