Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: MI/ Rommy Pujianto
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: MI/ Rommy Pujianto

Jokowi-Prabowo Diminta Menjaga Persatuan Bangsa

Pemilu prabowo joko widodo pilpres 2019
Muhammad Syahrul Ramadhan • 02 April 2019 06:46
Jakarta: Penggagas Generasi Penerus Proklamator Soekarno, Achmad Muhammad Koesno Poerwonegoro atau yang akrab disapa Soeparman ini, mengatakan Kedua calon presiden yang tampil sebagai peserta pemilu presiden 2019 yakni, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, adalah putra terbaik bangsa sehingga siapapun yang terpilih harus dapat menjaga persatuan bangsa.
 
Menurut Soeparman, menjelang pemilu 2019, temperatur politik nasional memanas dan terjadi polarisasi. Tetapi situasi tersebut jangan sampai meretakkan persatuan bangsa Indonesia.
 
"Pemilu legislatif dan pemilu presiden, jangan sampai menjadi penyebab keretakan bangsa Indonesia, yang selama ini selalu rukun," kata Penggagas Generasi Penerus Proklamator Soekarno, Soeparman dilansir dari Antara di Jakarta, Senin, 1 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adanya perbedaan pilihan pada pemilu, menurut Soeparman, karena adanya perbedaan aspirasi dan akomodasi dari calon pemimpin. Namun, perbedaan itu adalah proses memilih pemimpin, sehingga tidak perlu sampai terjadi keretakan."Karena, bangsa Indonesia adalah satu, dalam bingkai NKRI," ujarnya.
 
Soeparman juga mengusulkan, agar Pemerintah dapat menelusuri harta kekayaan Indonesia. Yang disebutnya harta kekayaan amanat rakyat, untuk dimanfaatkan.
 
"Harta kekayaan tersebut merupakan warisan dari kerajaan Majapahit, termasuk harta peninggalan pada era perjuangan Soekarno, yang tersimpan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Harta itu ada sampai saat ini," terangnya.
 
Menurut dia, agar harta kekayaan amanat rakyat tersebut dimanfaatkan, dia mengusulkan, Pemerintah dan DPR RI dapat meratifikasi beberapa aturan perundangan untuk dapat diterapkan di Indonesia. "Soal harta kekayaan amanat rakyat tersebut, disebut dalam wasiat terakhir Presiden Soekarno," pungkasnya.
 

(EKO)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif