Kembali Tersangkut Kasus Dugaan Asusila, DPR Bakal Evaluasi Ketua KPU
Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan bakal mengevaluasi kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Pasalnya, Hasyim telah lebih dari sekali tersangkut kasus asusila.
"Nanti salah satu yang kita evaluasi kan itu (Hasyim)," ujar Doli di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024.
Doli menjelaskan dalam mengevaluasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak hanya dilakukan pada pelaksanannya. Melainkan juga terhadap penyelenggaranya.
"Perilaku penyelenggaranya seperti apa," jelasnya.
Doli menjelaskan evaluasi bakal dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP). Hal ini bakal dilakukan pada 15 Mei 2024.
Selain itu, Doli enggan menanggapi lebih jauh ihwal kasus terbaru terkait asusila yang menyeret nama Hasyim. Ia menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Nanti kita lihat DKPP pada saat rapat kerja nanti ngomongnya apa gitu," ungkapnya.
Sementara itu, DKPP sampai saat ini belum menjadwalkan sidang terkait dugaan asusila yang melibatkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi administrasi dan materi atas aduan yang dibuat oleh salah satu petugas panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada Kamis, 18 April.
"Sekarang masih dilakukan verifikasi administrasi dan materi, belum dijadwalkan sidang. Semuanya masih berproses," ujar Heddy lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2024.
Sebelumnya, Kuasa hukum korban dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FHUI), Aristo Pangaribuan menjelaskan awal hubungan Hasyim dengan kliennya. Dimulai pada Agustus 2023 saat Hasyim melakukan kunjungan dalam rangka dinas ke luar negeri.
Menurutnya, Hasyim selalu memanfaatkan momen kerja untuk mendekati korban yang menegaskan adanya relasi kuasa. Sehingga korban merasa tak nyaman dan akhirnya mengundurkan diri setelah Maret 2024.
Menurut Aristo, tipologi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Hasyim mirip dengan aduan sebelumnya ke DKPP pada tahun lalu oleh Ketua Partai Republik Satu, yakni Hasnaeni atau yang kerap disebut Wanita Emas.
"Kalau pada Hasnaeni, dia itu adalah ketua umum partai, punya kepentingan. Ini klien kami seorang perempuan, petugas PPLN," terangnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Nanti salah satu yang kita evaluasi kan itu (Hasyim)," ujar Doli di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024.
Doli menjelaskan dalam mengevaluasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak hanya dilakukan pada pelaksanannya. Melainkan juga terhadap penyelenggaranya.
"Perilaku penyelenggaranya seperti apa," jelasnya.
Doli menjelaskan evaluasi bakal dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP). Hal ini bakal dilakukan pada 15 Mei 2024.
| Baca juga: Minta Pembahasan Regulasi Pilkada 2024 Dipercepat, KPU Surati DPR |
Selain itu, Doli enggan menanggapi lebih jauh ihwal kasus terbaru terkait asusila yang menyeret nama Hasyim. Ia menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Nanti kita lihat DKPP pada saat rapat kerja nanti ngomongnya apa gitu," ungkapnya.
Sementara itu, DKPP sampai saat ini belum menjadwalkan sidang terkait dugaan asusila yang melibatkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi administrasi dan materi atas aduan yang dibuat oleh salah satu petugas panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada Kamis, 18 April.
"Sekarang masih dilakukan verifikasi administrasi dan materi, belum dijadwalkan sidang. Semuanya masih berproses," ujar Heddy lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2024.
Sebelumnya, Kuasa hukum korban dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FHUI), Aristo Pangaribuan menjelaskan awal hubungan Hasyim dengan kliennya. Dimulai pada Agustus 2023 saat Hasyim melakukan kunjungan dalam rangka dinas ke luar negeri.
Menurutnya, Hasyim selalu memanfaatkan momen kerja untuk mendekati korban yang menegaskan adanya relasi kuasa. Sehingga korban merasa tak nyaman dan akhirnya mengundurkan diri setelah Maret 2024.
Menurut Aristo, tipologi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Hasyim mirip dengan aduan sebelumnya ke DKPP pada tahun lalu oleh Ketua Partai Republik Satu, yakni Hasnaeni atau yang kerap disebut Wanita Emas.
"Kalau pada Hasnaeni, dia itu adalah ketua umum partai, punya kepentingan. Ini klien kami seorang perempuan, petugas PPLN," terangnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
