Jakarta: Banyak hal menarik yang tersaji saat di momen pengundian nomor urut Pilpres yang berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 14 November 2023. Salah satunya adalah pidato singkat calon presiden Ganjar Pranowo usai mendapatkan nomor urut 3 di Pilpres 2024 hasil pengundian KPU.

"Jadi kita mendapatkan nomor tiga itu pas, sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan," ujar Ganjar.

Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan beberapa hal yang seperti menyindir salah satu calon tertentu. Khususnya fenomena proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Anwar Usman soal batas usia Capres-Cawapres.

Situasi ini menjadi perhatian publik, hingga akhirnya Anwar Usman dicopot dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun pencopotan Anwar Usman tersebut tidak mempengaruhi status Gibran yang tetap sah menjadi cawapres Prabowo.  

Singgung drakor dan KKN jelang Pilpres

Secara gamblang, Ganjar mengaku terganggu dengan drama yang tersaji hingga menghadirkan kegelisahan banyak pihak. 

"Tapi beberapa hari ini kita disuguhkan untuk menonton 'drakor' yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu namun melihat situasi belakangan ini tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat," terang Ganjar. 

Ganjar juga menegaskan arah reformasi harus dituntaskan dengan jujur, adil, dan tanpa korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Ia menyebut demokrasi yang jujur dan adil, serta jauh dari KKN merupakan amanat konstitusi. 

"Saya ingin sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini setelah ini kita mesti bisa pastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh-jauh sekali dari unsur KKN."

"Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI," pungkasnya. 
 

Baca juga: Jokowi Sebut Pilpres Penuh Drama, Tapi Tak Mengaku sebagai Aktor

 

Istilah drakor lebih dulu diucapkan Jokowi

Bukan rahasia lagi, istilah drakor awalnya muncul dari pernyataan presiden Jokowi yang mengibaratkan perhelatan pesta demokrasi 2024 sebagai drama Korea. Hal itu ia sampaikan di acara Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor-nya, terlalu banyak sinetronnya. Mestinya kan pertarungan ide gagasan," kata Jokowi kala itu.

Namun pernyataan Jokowi tersebut dianggap bias oleh banyak pihak. Pasalnya, drama yang terjadi justru semuanya berasal dari Jokowi sendiri, bahkan sang presiden dianggap menjadi aktor kunci. 

Misalnya dari arah dukungan Jokowi ke Prabowo, lalu pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo usai putusan MK yang dipimpin Anwar Usman selaku ipar Jokowi, hingga integritas lembaga negara yang masih dipertanyakan jelang Pilpres. 

Jokowi sebagai sutradara

Aktivis demokrasi sekaligus peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berujar pernyataan Jokowi seolah mengonfirmasi bahwa Presiden menganggap kontestasi politik tersebut sekadar drama saja. Semua bisa diatur berdasarkan skenario sutradara.

"Kalau sutradaranya Presiden sendiri ya, maka episode drakor pilpres ini belum selesai dengan adegan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemarin," ujar Lucius.

"Itulah yang ditakutkan. Ketika Presiden menyadari Pilpres hanya sekedar drama, dan jika ia adalah salah satu unsur kunci dari drakor itu, maka sulit rasanya bicara tentang Pemilu yang jujur dan adil," beber Lucius.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((PRI))