Sahroni Tegaskan Koalisi Perubahan Solid Tunggu Hasil Real Count KPU
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto: Istimewa
Jakarta: Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan Koalisi Perubahan solid menunggu hasi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan menyikapi penolakan yang disampaikan sejumlah terhadap hasil Pemilu 2024.
“Kalau dari partai koalisi AMIN, kami sudah sepaham dan solid untuk tetap bersama AMIN (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar). Sampai saat ini kami memilih untuk menunggu hasil akhir real count KPU," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis 22 Februari 2024.
Wakil Ketua Komisi III itu menyampaikan sikap soal hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 baru disampaikan setelah ada pengumuman resmi dari KPU. Baik itu menerima atau bahkan menggugat hasil pemilihan.
"Perkara sikap menerima, menolak, menggugat ke MK, dan lain sebagainya, itu baru akan diputuskan pasca melihat hasil real count di 20 Maret nanti,” ungkap dia.
Legislator asal Tanjung Priok itu menyebut segala pernyataan sikap yang dilontarkan individu di dalam koalisi atau pun Timnas AMIN baru sebatas rencana saja. Sebab, keputusan koalisi bakal diambil real count KPU selesai nanti.
“Jadi saya pastikan, kalau saat ini ada pendapat atau omongan lain, itu baru rencana-rencana saja, belum ada yang diputuskan. Saya bisa pasyikan itu. Keputusannya nanti setelah real count selesai tanggal 20 Maret,” sebut dia.
Selain itu, dia tak mempermasalahkan berbagai pihak menyampaikan pendapat menolak hasil Pemilu 2024. Menurut dia, sikap tersebut merupakan hal yang wajar.
"Karena banyak pihak yang memang menemukan berbagai kekurangan selama prosesnya. Bahkan sebelum hari pencoblosan pun banyak aksi-aksi besar yang dilakukan untuk mendukung salah satu paslon. Jadi wajar kalau banyak yang merasa resah dan kecewa,” ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah tokoh bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap proses Pemilu 2024 yang dituding berlangsung curang pada Rabu, 21 Februari 202. Deklarasi dipimpin oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan disebut melibatkan sebanyak 100 tokoh bangsa yang dikemas dalam Gerakan Pemilu Bersih.
Din menyebut Jusuf Kalla juga masuk di dalam gerakan ini. Mereka merasa terdapat ketidakberesan KPU dalam melaksanakan pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
“Kalau dari partai koalisi AMIN, kami sudah sepaham dan solid untuk tetap bersama AMIN (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar). Sampai saat ini kami memilih untuk menunggu hasil akhir real count KPU," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis 22 Februari 2024.
Wakil Ketua Komisi III itu menyampaikan sikap soal hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 baru disampaikan setelah ada pengumuman resmi dari KPU. Baik itu menerima atau bahkan menggugat hasil pemilihan.
"Perkara sikap menerima, menolak, menggugat ke MK, dan lain sebagainya, itu baru akan diputuskan pasca melihat hasil real count di 20 Maret nanti,” ungkap dia.
| Baca juga: Para Tokoh Desak DPR Segera Menggulirkan Hak Angket, Harap Berujung Pemakzulan |
Legislator asal Tanjung Priok itu menyebut segala pernyataan sikap yang dilontarkan individu di dalam koalisi atau pun Timnas AMIN baru sebatas rencana saja. Sebab, keputusan koalisi bakal diambil real count KPU selesai nanti.
“Jadi saya pastikan, kalau saat ini ada pendapat atau omongan lain, itu baru rencana-rencana saja, belum ada yang diputuskan. Saya bisa pasyikan itu. Keputusannya nanti setelah real count selesai tanggal 20 Maret,” sebut dia.
Selain itu, dia tak mempermasalahkan berbagai pihak menyampaikan pendapat menolak hasil Pemilu 2024. Menurut dia, sikap tersebut merupakan hal yang wajar.
"Karena banyak pihak yang memang menemukan berbagai kekurangan selama prosesnya. Bahkan sebelum hari pencoblosan pun banyak aksi-aksi besar yang dilakukan untuk mendukung salah satu paslon. Jadi wajar kalau banyak yang merasa resah dan kecewa,” ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah tokoh bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap proses Pemilu 2024 yang dituding berlangsung curang pada Rabu, 21 Februari 202. Deklarasi dipimpin oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan disebut melibatkan sebanyak 100 tokoh bangsa yang dikemas dalam Gerakan Pemilu Bersih.
Din menyebut Jusuf Kalla juga masuk di dalam gerakan ini. Mereka merasa terdapat ketidakberesan KPU dalam melaksanakan pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
