Jokowi Kenyang Diserang Kampanye Hitam
Ruhut Sitompul. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Jakarta: Anggota Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin Ruhut Sitompul menyebut tak kaget dengan kampanye hitam. Kubu Jokowi sudah kenyang diserang kampanye hitam sejak Pilpres 2014.
"Yang kontennya selalu menjelekkan calon, pasti akan dijauhi rakyat," kata Ruhut dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Januari 2019.
Ruhut mengatakan, pada 2014 Jokowi diserang habis oleh tabloid Obor Rakyat. Pilpres kali ini, Jokowi kembali diserang fitnah dengan beredarnya selebaran yang meminta tidak pilih Jokowi.
Menurutnya, pola kampanye hitam tak lagi mempan bagi pemilih. "Rakyat itu sudah cerdas," ucap Ruhut.
Ruhut mengatakan, Hokowi tetap tenang walaupun mendapat banyak serangan. Kubu Jokowi tak terlalu khawatir, karena masyarakat sudah ceras dalam memilih konten yang ingin diinginkan.
Ruhut pun mengimbau bila ada kelompok yang merasa dirugikan oleh maraknya kampanye hitam bisa mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan bisa juga dilakukan ke kepolisian bila memang menilai kampanye yang dilakukan mengandung unsur pidana.
"Jadi negara ini merupakan negara hukum, kalau ada yang tersinggung dan tidak senang. Bisa mengadu ke Badan Pengawas Pemilu, Polisi, dan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)," ucap Ruhut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Yang kontennya selalu menjelekkan calon, pasti akan dijauhi rakyat," kata Ruhut dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Januari 2019.
Ruhut mengatakan, pada 2014 Jokowi diserang habis oleh tabloid Obor Rakyat. Pilpres kali ini, Jokowi kembali diserang fitnah dengan beredarnya selebaran yang meminta tidak pilih Jokowi.
Menurutnya, pola kampanye hitam tak lagi mempan bagi pemilih. "Rakyat itu sudah cerdas," ucap Ruhut.
Ruhut mengatakan, Hokowi tetap tenang walaupun mendapat banyak serangan. Kubu Jokowi tak terlalu khawatir, karena masyarakat sudah ceras dalam memilih konten yang ingin diinginkan.
Ruhut pun mengimbau bila ada kelompok yang merasa dirugikan oleh maraknya kampanye hitam bisa mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan bisa juga dilakukan ke kepolisian bila memang menilai kampanye yang dilakukan mengandung unsur pidana.
"Jadi negara ini merupakan negara hukum, kalau ada yang tersinggung dan tidak senang. Bisa mengadu ke Badan Pengawas Pemilu, Polisi, dan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)," ucap Ruhut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
