KPU Belum Terima Dokumen Pelaporan Terkait Pencalonan Gibran
Komisioner KPU, M Afifuddin, dalam acara diskusi media bersama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta. Medcom.id/Kautsar
Jakarta: Komisioner KPU Mochammad Afifuddin belum menerima dokumen pelaporan terhadap institusinya terkait penetapan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Hal itu disampaikan Afifuddin merespons terkait lima pengaduaan yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di antaranya soal penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.
“Biasanya saya pasti dapat karena divisi hukum. Biasanya yang diadukan selalu dapat dan biasanya yang menyiapkan jawaban itu divisi yang sama ampu,” kata Afifuddin, di GOR Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 25 November 2023.
Di sisi lain, Afifuddin bersyukur jumlah laporan terhadap KPU lebih sedikit daripada periode terdahulu, termasuk laporan mengenai seleksi-seleksi yang dilakukan KPU.
“Bahkan beberapa aduan yang sifatnya menyoal pendaftaran capres yang ke PN (Pengadilan Negeri) ataupun PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), sebagian telah disidang dan sebagian telah ditolak, dan sedang berjalan,” ujar dia.
KPU akan menyampaikan perkembangan beberapa kasus hukum pada Senin, 27 November 2023. Termasuk, sengketa pencalonan di beberapa daerah yang berdampak terhadap penundaan percetakan surat suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
“Biasanya saya pasti dapat karena divisi hukum. Biasanya yang diadukan selalu dapat dan biasanya yang menyiapkan jawaban itu divisi yang sama ampu,” kata Afifuddin, di GOR Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 25 November 2023.
Di sisi lain, Afifuddin bersyukur jumlah laporan terhadap KPU lebih sedikit daripada periode terdahulu, termasuk laporan mengenai seleksi-seleksi yang dilakukan KPU.
“Bahkan beberapa aduan yang sifatnya menyoal pendaftaran capres yang ke PN (Pengadilan Negeri) ataupun PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), sebagian telah disidang dan sebagian telah ditolak, dan sedang berjalan,” ujar dia.
| Baca Juga: Jokowi Selesai 2024, Anies: Lanjutkan atau Perubahan? |
KPU akan menyampaikan perkembangan beberapa kasus hukum pada Senin, 27 November 2023. Termasuk, sengketa pencalonan di beberapa daerah yang berdampak terhadap penundaan percetakan surat suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
