Ramai Penolakan Hasil Pemilu, Mendagri: Ada Bukti Laporkan Bawaslu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Medcom.id/Siti Yona
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons ramainya penolakan terhadap hasil quick count dan real count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tito menyarankan masyarakat melaporkan ke Bawaslu RI bila ada bukti kecurangan.
"Ada bukti, laporlan Bawaslu, gak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi, jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan. Gunakan, manfaatkan jalur-jalur itu" kata Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.
Tito menuturkan pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden (pilpres), itu adalah the biggest one day election in the world atau pemilu satu hari terbesar di dunia. Yakni, 200 juta lebih rakyat melakukan pemungutan suara dalam satu hari yang sama.
"China enggak memiliki election karena kan satu partai, sosialis. Kemudian, negara India yang nomor 2 itu kan hampir 2 bulan lebih prosesnya per negara bagian, Amerika juga per negara bagian berturut-turut berapa bulan, kalau kita kan hanya one day. Ditambah lagi dengan adanya legislatif DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit," tutur mantan Kapolri itu.
Tito mengatakan memobilisasi orang untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pencoblosan, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu, bukan pekerjaan mudah. Sehingga, kata dia, tidak akan mungkin pemilu di Indonesia bisa sempurna.
"Yang penting tidak ada desain terstruktur, sistematis, masif, yang ada mungkin kesalahan-kesalahan input, atau yang harus diulangi segala macam, surat suara yang robek, ada yang cacat, itu boleh untuk diulangi atau diajukan keberatan dan saya menyarankan gunakan mekanisme yang ada," terang Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.
Dia berterima kasih kepada semua stakeholder sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman, meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa tempat yang belum menyelenggarakan pencoblosan karena banjir, dan potensi konflik di beberapa daerah seperti Papua. Dia mengajak masyarakat untuk menunggu hasil akhir Pemilu 2024.
"Kita tunggu hasil resminya nanti," ujar Tito.
Sejumlah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan. Massa Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak hasil Pemilu 2024 itu menggelar longmarch dari Patung Kuda ke gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Februari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Ada bukti, laporlan Bawaslu, gak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi, jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan. Gunakan, manfaatkan jalur-jalur itu" kata Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.
Tito menuturkan pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden (pilpres), itu adalah the biggest one day election in the world atau pemilu satu hari terbesar di dunia. Yakni, 200 juta lebih rakyat melakukan pemungutan suara dalam satu hari yang sama.
"China enggak memiliki election karena kan satu partai, sosialis. Kemudian, negara India yang nomor 2 itu kan hampir 2 bulan lebih prosesnya per negara bagian, Amerika juga per negara bagian berturut-turut berapa bulan, kalau kita kan hanya one day. Ditambah lagi dengan adanya legislatif DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit," tutur mantan Kapolri itu.
Tito mengatakan memobilisasi orang untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pencoblosan, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu, bukan pekerjaan mudah. Sehingga, kata dia, tidak akan mungkin pemilu di Indonesia bisa sempurna.
"Yang penting tidak ada desain terstruktur, sistematis, masif, yang ada mungkin kesalahan-kesalahan input, atau yang harus diulangi segala macam, surat suara yang robek, ada yang cacat, itu boleh untuk diulangi atau diajukan keberatan dan saya menyarankan gunakan mekanisme yang ada," terang Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.
| Baca Juga: 32 TPS di Jatim Gelar PSU, Bangkalan Madura Terbanyak |
Dia berterima kasih kepada semua stakeholder sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman, meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa tempat yang belum menyelenggarakan pencoblosan karena banjir, dan potensi konflik di beberapa daerah seperti Papua. Dia mengajak masyarakat untuk menunggu hasil akhir Pemilu 2024.
"Kita tunggu hasil resminya nanti," ujar Tito.
Sejumlah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan. Massa Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak hasil Pemilu 2024 itu menggelar longmarch dari Patung Kuda ke gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Februari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
