Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

ACTA Laporkan Komisioner KPU karena Singgung Andi Arief

Pemilu surat suara pemilu serentak 2019
Dian Ihsan Siregar • 08 Januari 2019 14:07
Jakarta: Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pramono dianggap tak netral dalam menanggapi kicauan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief soal hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.

"Di media massa, Pramono Ubaid menyatakan dugaan kicauan Andi Arief soal surat suara sudah terencana. Itu sangat tendensius dan menyudutkan Andi Arief. Bukan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) KPU yang menilai Twitter Andi Arief sudah terencana," kata Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurut dia, seharusnya, yang menilai terencana atau tidak kicauan Andi Arief adalah penyidik kepolisian. Pramono, kata dia, tidak memiliki kapasitas menilai hal tersebut. "Sebagai komisoner KPU, seharusnya dia bisa profesional dan hanya menyampaikan pernyataan yang terkait Tupoksinya," tegas Hendarsam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Pada kasus isu coblos surat suara, lanjut dia, ACTA justru mengapresiasi aparat kepolisian. Korps Bhayangkara dianggap tidak gegabah menyampaikan semua hal, sebelum ada bukti-bukti yang relevan. Laporan terkait Pramono ke DKPP merujuk pada Pasal 8 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 juncto Pasal 10 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Ttahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Baca: Polisi Tunggu Waktu Periksa Andi Arief

"Itu sudah jelas dalam aturan itu, bahwa penyelenggara pemilu untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu," sebut dia.

Dia mengharapkan DKPP dengan cepat memproses laporan yang telah disampaikan. Hal itu agar kepercayaan rakyat kepada institusi KPU tidak tergerus.

"Kami meminta kepada DKPP untuk memutus, menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menyatakan yang teradu bersalah karena melanggar asas mandiri dan adil dalam pemilu. Bisa jatuhkan sanksi kepada teradu," pungkas dia.




(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi