Sri Mulyani Instruksikan Jajarannya Netral, TPN Ganjar-Mahfud: Itu Sikap Tegas
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD merespons instruksi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada jajarannya untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Hal ini dinilai sebagai sikap tegas dari seorang menteri.
"Itu penegasan sikap beliau bahwa ASN pejabat eselon dan sebagainya di kementerian harus netral," ujar juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Masinton Pasaribu, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Masinton menyebut Sri Mulyani hanya menyampaikan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Ia tak tak yakin pernyataan Menteri Keuangan itu sebagai sindiran untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak perlu disindir orang itu perintah undang-undang," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku heran jika ada pihak yang merasa tersindir. Ia berkelakar undang-undang terkait netralitas ASN bisa saja berusung direvisi oleh pihak yang merasa tersindir.
"Ubah lagi undang-undangnya kalau merasa tersindir bawa aja lagi ke Mahkamah Konstitusi," terangnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Pimpinan Ditjen Bea dan Cukai.
"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja yang dilakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Kamis, 25 Januari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Itu penegasan sikap beliau bahwa ASN pejabat eselon dan sebagainya di kementerian harus netral," ujar juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Masinton Pasaribu, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Masinton menyebut Sri Mulyani hanya menyampaikan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Ia tak tak yakin pernyataan Menteri Keuangan itu sebagai sindiran untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak perlu disindir orang itu perintah undang-undang," tuturnya.
| Baca juga: Cawe-cawe Jokowi Kejauhan, Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Harus Diatur |
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku heran jika ada pihak yang merasa tersindir. Ia berkelakar undang-undang terkait netralitas ASN bisa saja berusung direvisi oleh pihak yang merasa tersindir.
"Ubah lagi undang-undangnya kalau merasa tersindir bawa aja lagi ke Mahkamah Konstitusi," terangnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Pimpinan Ditjen Bea dan Cukai.
"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja yang dilakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Kamis, 25 Januari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
