Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritisi penundaan implementasi pajak karbon. Dia mengatakan, seharusnya pemerintah sudah menjalankan pajak karbon pada 2022, namun diundur menjadi 2025.

"Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini dari 2022 dimundurkan menjadi 2025. Apanya yang mau dilanjutkan?" ungkap dia dalam debat keempat Pilpres 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Oleh karena itu, Cak Imin mendorong implementasi pajak karbon dilakukan secepatnya.

"Secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya, sekaligus transisi energi terbarukan dijalankan," ucap dia.

 

Baca juga: Cak Imin Slepet Gibran yang Mengulang Pernyataannya

Pemerintah tak serius garap transisi energi

Cak Imin pun menyayangkan komitmen pemerintah yang tidak serius menggarap transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Dia mengungkapkan pajak karbon yang menjadi salah satu fokus pemerintah bukan satu-satunya upaya dalam menjalankan transisi energi.

"Memang pajak karbon ini bukan satu-satunya, yang penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah saat ini tidak serius," ungkap dia.

Dia membeberkan, target bauran energi saat ini dikurangi dari 23 persen menjadi 17 persen di 2025. "Target EBT yang mustinya kita punya target 2025 berkurang dari 23 (persen) menjadi diturunkan 17 (persen)," sebut dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ANN))