Milenial dan Gen Z Wajib Periksa Rekam Jejak Capres, Ini Sebabnya
Kegiatan bedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998. Foto: Istimewa.
Jakarta: Pemilih Pemilu 2024 dinilai perlu rajin menguliti rekam jejak para calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres). Rekam jejak penting untuk memastikan calon pemimpin mendatang terbebas dari sejarah kelam masa lalu.
Hal ini dibahas dalam kegiatan bedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998 yang ditulis Buya Aswar Furgdyama di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan menyuarakan sejarah kelam dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia kepada mahasiswa.
"Milenial dan Gen Z agar memeriksa rekam jejak calon presiden dan wakil presiden menuju Pemilu 2024. Kita konsis menolak secara keras pelaku pelanggar HAM," jelas Ketua Pelaksana Ali Wafa melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 Desember 2023.
Sementara itu, Dandik Aktivis 98 Surabaya mengungkapkan pelanggaran HAM adalah soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 1998.
"Isu HAM tidak akan pernah hilang dalam proses politik di Indonesia selama pelakunya masih berkeliaran dan dipelihara oleh Negara," jelas Dandik.
Dandik menegaskan jika para pelanggar HAM ini tidak diadili dengan pengadilan HAM, maka isu HAM ini akan menjadi komoditas politik belaka. Hal ini yang tidak diinginkan oleh para keluarga korban.
Dandik juga menyambut baik hadirnya buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bentuk dari protes para aktivis kepada pemerintah yang tidak komitmen dalam urusan HAM.
Pegiat Pemilu dan Demokrasi Hasnu Ibrahim menuturkan kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional pada 10 Desember. Selain itu buku ini mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.
"Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Hasnu.
Pengamat Politik Moh. Khoirul Umam menegaskan negara demokrasi prinsip utamannya menghargai hak asasi manusia (HAM). Umam mengatakan Pemilu 2024 dijadikan satu fase penting bagi rakyat Indonesia agar dapat mencegah pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian dan standar moral politik.
"Pelaku pelanggar HAM berat masa lalu tidak pantas dan layak memimpin dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi," jelas Umam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Hal ini dibahas dalam kegiatan bedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998 yang ditulis Buya Aswar Furgdyama di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan menyuarakan sejarah kelam dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia kepada mahasiswa.
"Milenial dan Gen Z agar memeriksa rekam jejak calon presiden dan wakil presiden menuju Pemilu 2024. Kita konsis menolak secara keras pelaku pelanggar HAM," jelas Ketua Pelaksana Ali Wafa melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 Desember 2023.
Sementara itu, Dandik Aktivis 98 Surabaya mengungkapkan pelanggaran HAM adalah soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 1998.
"Isu HAM tidak akan pernah hilang dalam proses politik di Indonesia selama pelakunya masih berkeliaran dan dipelihara oleh Negara," jelas Dandik.
Dandik menegaskan jika para pelanggar HAM ini tidak diadili dengan pengadilan HAM, maka isu HAM ini akan menjadi komoditas politik belaka. Hal ini yang tidak diinginkan oleh para keluarga korban.
Dandik juga menyambut baik hadirnya buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bentuk dari protes para aktivis kepada pemerintah yang tidak komitmen dalam urusan HAM.
| Baca juga: 5 Gagasan Prabowo yang Dapat Sentimen Negatif Netizen, Pelanggaran HAM Masa Lalu Tertinggi |
Pegiat Pemilu dan Demokrasi Hasnu Ibrahim menuturkan kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional pada 10 Desember. Selain itu buku ini mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.
"Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Hasnu.
Pengamat Politik Moh. Khoirul Umam menegaskan negara demokrasi prinsip utamannya menghargai hak asasi manusia (HAM). Umam mengatakan Pemilu 2024 dijadikan satu fase penting bagi rakyat Indonesia agar dapat mencegah pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian dan standar moral politik.
"Pelaku pelanggar HAM berat masa lalu tidak pantas dan layak memimpin dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi," jelas Umam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
