Mataram: Kapolresta Mataram Kombes Mustofa menegaskan ada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota yang terbukti melanggar netralitas dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Jika ada yang ketahuan memihak salah satu paslon (pasangan calon), kami akan memberlakukan sanksi PTDH," kata Kombes Mustofa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 15 November 2023.

Adanya sanksi tersebut dipastikan Kapolresta Mataram kerap disampaikan kepada seluruh anggota Polresta Mataram, termasuk yang bertugas di jajaran sektor.

Kapolresta mengatakan pemberlakuan sanksi ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Mataram menindaklanjuti amanah Kapolri dalam menjaga situasi keamanan masyarakat di tengah pesta demokrasi tetap kondusif.
 

Baca: Pj Gubernur Jateng Bentuk Tim Khusus Pantau Netralitas ASN

Selain menyebarkan adanya sanksi tersebut kepada jajaran, Kombes Pol. Mustofa dalam upaya mengawal keamanan dari kontestasi pemilu turut membuat program polisi lingkungan. Kombes Mustofa membentuk program tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram Nomor: Sprin/725/IV/HUK.6.6./2023 tertanggal 15 April 2023.

Sebanyak 668 personel mendapat tugas sebagai polisi lingkungan. Mereka tersebar di seluruh kelurahan dan desa yang ada di wilayah hukum Polresta Mataram. Salah satu tugas polisi lingkungan, kata dia, berkaitan dengan penyelesaian persoalan hukum dan konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((WHS))