Pejabat Pemerintah Harus Jadi Pelopor Netralitas Pemilu 2024
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir di perayaan natal BUMN. Foto: Instagram Prabowo
Jakarta: Maraknya pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang mendukung calon tertentu di Pilpres 2024 mulai memasuki level mengkhawatirkan. Sejumlah pihak bahkan menilai Pilpres 2024 berpotensi terjadi kecurangan.
Pengamat politik Lili Romli mengatakan pejabat negara seharusnya menjadi pelopor netralitas pemilu. Dukungan terhadap calon tertentu harus tetap pada batas etika dan norma dalam negara demokrasi. Apalagi, sampai memanfaatkan fasilitas negara yang merupakan milik rakyat.
"Pejabat negara baik di pusat maupun daerah harusnya netral. Itu harus jadi pegangan. Jika itu dilanggar, mestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi menegornya, jangan membiarkannya seolah-olah itu hal yang wajar," ujar Lili kepada Media Indonesia, Selasa, 16 Januari 2024.
Lili menyoroti sejumlah kegiatan atau agenda pejabat yang dinilai tidak netral. Salah satunya, kehadiran calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara perayaan Natal BUMN.
Dia menilai BUMN yang merupakan milik rakyat justru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan capres tertentu. Para pejabat yang hanya mengundang Prabowo secara tidak langsung telah menciderai netralitas pemilu.
"Saya tidak tahu apakah acara perayaan itu bersifat pribadi, di mana para karyawan melaksanakan natalan bersama atau BUMN yang melaksanakan. Jika yang terakhir ini maka itu sangat disayangkan karena yang diundang tersebut sekarang sebagai capres dan juga sedang musim kampanye," kata dia.
Lili meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran terhadap kegiatan tersebut. Pasalnya, di dalam UU Pemilu ada larangan bagi pejabat BUMN mendukung kandidat tertentu dalam pilpres.
"Bawaslu juga harus bertindak tegas jika ada unsur pelanggaran, jangan juga membiarkannya. Jika tidak menindak maka pilpres tidak berjalan adil, kompetisi tidak fair lagi," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Pengamat politik Lili Romli mengatakan pejabat negara seharusnya menjadi pelopor netralitas pemilu. Dukungan terhadap calon tertentu harus tetap pada batas etika dan norma dalam negara demokrasi. Apalagi, sampai memanfaatkan fasilitas negara yang merupakan milik rakyat.
"Pejabat negara baik di pusat maupun daerah harusnya netral. Itu harus jadi pegangan. Jika itu dilanggar, mestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi menegornya, jangan membiarkannya seolah-olah itu hal yang wajar," ujar Lili kepada Media Indonesia, Selasa, 16 Januari 2024.
Lili menyoroti sejumlah kegiatan atau agenda pejabat yang dinilai tidak netral. Salah satunya, kehadiran calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara perayaan Natal BUMN.
| Baca juga: Instagram Mahfud MD Diretas, Anies Tekankan Pentingnya Pilpres Sehat |
Dia menilai BUMN yang merupakan milik rakyat justru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan capres tertentu. Para pejabat yang hanya mengundang Prabowo secara tidak langsung telah menciderai netralitas pemilu.
"Saya tidak tahu apakah acara perayaan itu bersifat pribadi, di mana para karyawan melaksanakan natalan bersama atau BUMN yang melaksanakan. Jika yang terakhir ini maka itu sangat disayangkan karena yang diundang tersebut sekarang sebagai capres dan juga sedang musim kampanye," kata dia.
Lili meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran terhadap kegiatan tersebut. Pasalnya, di dalam UU Pemilu ada larangan bagi pejabat BUMN mendukung kandidat tertentu dalam pilpres.
"Bawaslu juga harus bertindak tegas jika ada unsur pelanggaran, jangan juga membiarkannya. Jika tidak menindak maka pilpres tidak berjalan adil, kompetisi tidak fair lagi," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
