Pakar Dorong Sumber Dana Sembako Ganjar Dilacak
Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Refly Harun
Jakarta: Sumber pendanaan sembako bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dinilai perlu dilacak. Termasuk, asal muasal biaya perjalanan Ganjar ke berbagai daerah.
"Dari mana biaya yang dikeluarkan oleh seorang capres dengan jalan-jalan ke sana kemari lalu bagi-bagi sembako juga," kata Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Refly Harun dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk Main 'Presiden-presidenan' ala Ganjar, Minggu, 2 Juli 2023.
Refly mengatakan kemungkinan pertama Ganjar mengeluarkan uang sendiri. Namun, dia sangsi hal itu mau dilakukan bacapres dari PDI Perjuangan itu.
"Kalau uang itu dilakukan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Jawa Tengah, tidak boleh karena abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan," ujar dia.
Refly menyebut potensi berikutnya berasal dari pihak ketiga yang berpotensi terjadinya gratifikasi. Hal itu harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Orang tidak tanya uangnya dari mana. Pejabat publik harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan baik yang langsung dan tidak langsung," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Dari mana biaya yang dikeluarkan oleh seorang capres dengan jalan-jalan ke sana kemari lalu bagi-bagi sembako juga," kata Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Refly Harun dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk Main 'Presiden-presidenan' ala Ganjar, Minggu, 2 Juli 2023.
Refly mengatakan kemungkinan pertama Ganjar mengeluarkan uang sendiri. Namun, dia sangsi hal itu mau dilakukan bacapres dari PDI Perjuangan itu.
| Baca juga: Pakar: Ganjar Tak Punya Legal Standing Telepon Heru |
"Kalau uang itu dilakukan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Jawa Tengah, tidak boleh karena abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan," ujar dia.
Refly menyebut potensi berikutnya berasal dari pihak ketiga yang berpotensi terjadinya gratifikasi. Hal itu harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Orang tidak tanya uangnya dari mana. Pejabat publik harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan baik yang langsung dan tidak langsung," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
