Semarang: Badan Pengawas Pemilu belum menemukan ada indikasi pelanggaran kampanye dalam deklarasi dukungan 31 Kepala Daerah se-Jawa Tengah kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bawaslu Jateng masih menggali potensi pelanggaran dalam deklarasi yang diinisiasi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, tersebut.

"Saya belum bisa sampaikan karena ini (dugaan pelanggaran kampanye) tidak boleh parsial, harus dilihat keseluruhan, karena ini menyangkut satu kesatuan. Itu kan dirangkum dalam wilayah Jateng," kata Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tambahan bersama KPU Jateng, Semarang, Selasa, 19 Februari 2019.

Gugus mengklaim, Bawaslu menyelidiki deklarasi 31 Kepala Daerah se-Jateng itu karena menerima laporan pengaduan dari tim kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam laporan itu disebutkan ada indikasi potensi pelanggaran.

"Ini yang terus kita klarifikasi, kita tanyakan proses dan lain-lain ada unsur pelanggaran atau enggak," ujar Gugus menegaskan.

Baca: Diperiksa Bawaslu, Ganjar Yakin Tidak Melanggar Aturan

Menurut Gugus, semua kepala daerah yang terlibat deklarasi sudah diperiksa Bawaslu. termasuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.  "Sudah diperiksa semua," jelas Gugus.

Gugus berjanji putusan atas pemeriksaan deklarasi bakal disampaikan ke publik. Diperkirakan, putusan itu keluar pada 20 Maret 2019. "Kita masih punya waktu untuk memplenokan. Nanti kita sampaikan ke publik. Tapi sampai detik ini memang belum ada keputusan," ungkap Gugus.

Seperti diketahui, pada 26 Januari 2019, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memimpin deklarasi puluhan Kepala Daerah se-Jateng mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Surakarta. Deklarasi itu selanjutnya dilaporkan oleh tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu Jateng.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ALB))