Yogyakarta: Calon wakil presiden nomor urut 1,
Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku tak menduga banyak perguruan tinggi menyerukan sikap pemerintah yang dikomandoi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya pelanggaran yang terjadi akan sulit ditutupi.
"Saya termasuk terkaget kaget. Ada pelanggaran etika, ada di hukum. Kalau kekuasaan mau menutupi bisa aja, tapi enggak bisa ditutupi. Sehingga terjadi reaksi," kata Cak Imin di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin malam, 5 Januari 2024.
Menurut Cak Imin, hal itu menjadi peringatan keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah, presiden, hingga partai-partai politik. Ia mengatakan peringatan itu akan menjadi hal buruk apabila tidak ditindaklanjuti.
"Peringatan, kalau tidak kita perjuangkan bisa jadi boomerang buat bangsa. Ini warning bagi kita semua. Kita tanggapi dengan memerbaiki diri," jelas alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Ia mengatakan para intelektual, guru besar, pemikir, ilmuwan, selalu memiliki pertimbangan sebelum mengambil tindakan. Mereka juga memiliki risiko dengan mengeluarkan seruan maupun pertanyaan kepada penguasa, seperti ancaman karir.
"Kali ini merata dari kampus-kampus ternama menyatakan dari kampus perjuangan UI. Mantan Dirjen, mantan guru besar sangat berpengaruh, getol tidak pandang bulu dia di situ terkait politik atau tidak," jelasnya.
Tak hanya sivitas akademik, kritik kepada pemerintah juga dilayangkan dari eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masifnya penyikapan tersebut menunjukkan terjadinya situasi yang tidak baik di negara.
"Saya kira presiden harus menangkap itu sebagai masukan. Seluruh lingkaran beliau (Presiden Jokowi) jangan mengumbar pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ayo kita jadikan ini kritik yang membangun, bukan persaingan politik sehingga Pak Jokowi di lingkarannya kembalikan Pak Jokowi sebagai aslinya," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DEN))