PSI `Juara`Menyembunyikan Laporan Dana Kampanye
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward di Hotel Millenium, Selasa 28 Mei 2019. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam,
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengumumkan 16 partai politik peserta Pemilu 2019 yang belum tertib melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat paling bandel dalam melengkapi syarat administrasi tahapan pesta demokrasi itu kepada tim pengawas.
"Dari PSI, identitas penyumbang yang tidak lengkap secara perorangan ada 70 orang dan dua kelompok. Ketidaklengkapan mengikuti pemberian nomor telepon dan NPWP," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.
Selain PSI, partai yang lalai tertib admnistrasi juga dilakukan PKB, Partai Demokrat, Partai Garuda dan PKPI. Meski tak sebanyak PSI temuan ini tetap jadi catatan Bawaslu.
"PKB secara perseorangan ada enam orang dan satu kelompok, Demokrat hanya empat perseorangan, PKPI tiga orang persorangan. Ketiganya tidak melaporkan nomor telepon, sedangkan Garuda tiga orang perseorangan tidak melaporkan NPWP," ujar Fritz.
Dalam catatan Bawaslu, Partai Hanura juga tidak melaporkan nomor telepon dalan kategori perorangan dan kelompok dengan jumlam seorang. Sedangkan Partai NasDem hanya satu yaitu di pelaporan nomor telepon di kategori badan usaha nonpemerintah.
Tujuh partai tercatat telah melengkapi persyaratan seperti Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, Perindo, PPP, PAN dan PBB. Ketujuh partai itu termasuk dalam peserta patuh yang melaporkan seluruh nomor telepon maupun NPWP ke LPPDK Bawaslu.
Pelaporan dana kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan dana Lampanye Pemilu, dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
"Dari PSI, identitas penyumbang yang tidak lengkap secara perorangan ada 70 orang dan dua kelompok. Ketidaklengkapan mengikuti pemberian nomor telepon dan NPWP," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.
Selain PSI, partai yang lalai tertib admnistrasi juga dilakukan PKB, Partai Demokrat, Partai Garuda dan PKPI. Meski tak sebanyak PSI temuan ini tetap jadi catatan Bawaslu.
"PKB secara perseorangan ada enam orang dan satu kelompok, Demokrat hanya empat perseorangan, PKPI tiga orang persorangan. Ketiganya tidak melaporkan nomor telepon, sedangkan Garuda tiga orang perseorangan tidak melaporkan NPWP," ujar Fritz.
Dalam catatan Bawaslu, Partai Hanura juga tidak melaporkan nomor telepon dalan kategori perorangan dan kelompok dengan jumlam seorang. Sedangkan Partai NasDem hanya satu yaitu di pelaporan nomor telepon di kategori badan usaha nonpemerintah.
Tujuh partai tercatat telah melengkapi persyaratan seperti Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, Perindo, PPP, PAN dan PBB. Ketujuh partai itu termasuk dalam peserta patuh yang melaporkan seluruh nomor telepon maupun NPWP ke LPPDK Bawaslu.
Pelaporan dana kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan dana Lampanye Pemilu, dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
BERITA TERKAIT
